Pemerintah Aceh: Bantuan Rp2,5 Triliun Kementan Disalurkan Lewat Program, Bukan Transfer ke Kas Daerah

, Banda Aceh – Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, menegaskan bahwa dukungan sekitar Rp2,5 triliun dari Kementerian Pertanian (Kementan) untuk pemulihan sektor pertanian dan perkebunan pascabencana banjir besar di Aceh tidak disalurkan dalam bentuk dana tunai ke kas Pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten/kota.

Menurut Nurlis, bantuan tersebut direalisasikan melalui berbagai program dan kegiatan Kementerian Pertanian, seperti rehabilitasi sawah, optimalisasi lahan, bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), serta penyediaan benih yang manfaatnya diterima langsung oleh para petani.

“Pernyataan Bapak Menteri mendapat perhatian luas dari masyarakat sehingga Pemerintah Aceh merasa perlu memberikan penjelasan mengenai mekanisme pelaksanaan program tersebut agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda,” kata Nurlis di Banda Aceh, Kamis (6/8/2026).

Ia menegaskan substansi yang disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai dukungan pemulihan sektor pertanian pascabencana adalah benar. Namun, mekanisme penganggarannya dilaksanakan melalui sejumlah satuan kerja Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah sesuai ketentuan pengelolaan keuangan negara.

“Perlu dipahami bahwa mekanisme penganggarannya dilaksanakan melalui beberapa satuan kerja Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah sesuai ketentuan pengelolaan keuangan negara,” ujarnya.

Nurlis menjelaskan, berdasarkan informasi Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, total dukungan program pemulihan sektor pertanian dari Kementerian Pertanian mencapai sekitar Rp2,5 triliun. Informasi tersebut juga telah dipublikasikan melalui laman resmi Kementerian Pertanian.

Ia menegaskan alokasi anggaran tersebut bukan merupakan transfer dana ke kas Pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten/kota, melainkan berada pada mekanisme pengelolaan anggaran melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Dari total alokasi tersebut, sekitar Rp515 miliar berada pada satuan kerja provinsi dan kabupaten/kota melalui dana Tugas Pembantuan (TP) untuk kegiatan optimalisasi lahan dan rehabilitasi sekitar 40.000 hektare sawah.

Sementara sekitar Rp2 triliun dialokasikan melalui satuan kerja pusat dan balai di bawah Kementerian Pertanian untuk pengadaan alat dan mesin pertanian serta bantuan pembibitan, seperti benih padi, benih jagung, dan komoditas perkebunan. Pemerintah daerah dalam skema tersebut menerima manfaat berupa barang dan program yang langsung disalurkan kepada masyarakat.

Nurlis juga menyampaikan bahwa realisasi anggaran kegiatan optimalisasi lahan, rehabilitasi sawah, dan program pendukung yang berada pada satuan kerja provinsi serta kabupaten/kota telah mencapai 47,8 persen dari pagu Rp515 miliar hingga 3 Agustus 2026.

Ia menambahkan, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman atas dukungan pemerintah pusat dalam percepatan pemulihan sektor pertanian dan perkebunan pascabencana di Aceh.

Ucapan terima kasih tersebut disampaikan langsung Gubernur saat bertemu Menteri Pertanian di Jakarta pada Selasa (4/8/2026).

Berdasarkan data terbaru Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, luas sawah terdampak bencana mencapai 57.485 hektare, terdiri atas 27.437 hektare rusak ringan, 13.651 hektare rusak sedang, 16.276 hektare rusak berat, serta 120 hektare sawah hilang.

Dari total lahan terdampak tersebut, kegiatan optimalisasi lahan dan rehabilitasi sawah yang telah berjalan maupun sedang dilaksanakan telah mencakup 40.852 hektare melalui kolaborasi Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, serta dinas pertanian kabupaten/kota di wilayah terdampak.[]