Mualem Minta Pemerintah Pusat Percepat Anggaran Rehabilitasi Aceh 2026–2028

, Jakarta — Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) meminta Pemerintah Pusat dan DPR RI mempercepat kepastian anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) Aceh periode 2026–2028 agar proses pemulihan pascabencana tidak berjalan lambat dan berkepanjangan.

Permintaan itu disampaikan Mualem saat mengikuti rapat bersama Satgas Penanganan Bencana DPR RI di Gedung Nusantara IV DPR RI, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri Koordinator PMK Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri PUPR Dody Hanggodo, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya.

Dari Pemerintah Aceh turut hadir Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Sekretaris Daerah Aceh M Nasir, jajaran SKPA, dan pejabat terkait lainnya.

Di hadapan forum nasional itu, Mualem menegaskan bahwa percepatan rehabilitasi menjadi kebutuhan mendesak karena masih banyak masyarakat terdampak yang membutuhkan kepastian tempat tinggal, pemulihan ekonomi, hingga perbaikan infrastruktur dasar.

“Oleh karena itu, Pemerintah Aceh berharap percepatan dukungan dan kepastian pelaksanaan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi dari Pemerintah Pusat agar pembangunan permanen dapat segera berjalan dan masyarakat terdampak kembali hidup normal secara layak dan berkelanjutan,” kata Mualem.

Ia mengingatkan masa transisi darurat yang terlalu panjang justru berisiko memperlambat pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat. Selain itu, kondisi tersebut juga berpotensi meningkatkan beban pembiayaan pemerintah untuk hunian sementara, bantuan logistik, hingga jaminan hidup masyarakat terdampak.

Meski demikian, Mualem menyebut proses pemulihan di Aceh sejauh ini terus bergerak. Pemerintah Aceh mencatat sebanyak 46 ruas jalan nasional sudah kembali berfungsi, sementara 1.521 dari total 1.638 ruas jalan provinsi telah kembali operasional.

Untuk penanganan jembatan terdampak, pemerintah melakukan pemasangan jembatan Bailey, Armco, serta jembatan perintis guna membuka kembali akses masyarakat.

Di sektor hunian, pembangunan hunian sementara (huntara) juga menunjukkan perkembangan signifikan. Dari total yang dibangun, sebanyak 16.716 unit atau sekitar 94,61 persen telah ditempati masyarakat.

Sementara pembangunan hunian tetap (huntap) terus dipercepat melalui dukungan berbagai pihak, termasuk BNPB, Polri, Kemenko Polkam, Yayasan Tzu Chi, dan Kementerian PKP.

Mualem juga menyoroti sektor sumber daya air yang menurutnya masih membutuhkan penanganan serius, terutama normalisasi sungai yang dipenuhi endapan lumpur pascabencana.

Menurutnya, pengerukan sungai penting dilakukan untuk mencegah banjir berulang ketika curah hujan tinggi kembali terjadi di Aceh.

Selain itu, rehabilitasi irigasi, bendung, muara, jaringan air bersih, hingga tanggul penahan banjir juga terus dipacu melalui berbagai skema pembiayaan, termasuk tambahan transfer ke daerah (TKD).

Di sektor pertanian, rehabilitasi lahan sawah terdampak disebut telah mencapai sekitar 27 ribu hektare dari target 35 ribu hektare.

Sedangkan realisasi bantuan sosial kepada masyarakat, termasuk bantuan isi hunian, jaminan hidup (jadup), stimulan ekonomi, hingga layanan psikososial, telah mencapai sekitar 98,5 persen.

Mualem mengapresiasi dukungan DPR RI, kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah lain yang selama ini membantu proses penanganan bencana di Aceh. Namun ia menegaskan, percepatan anggaran rehab rekon tetap menjadi kunci agar pemulihan Aceh tidak berjalan setengah hati.

“Pembangunan permanen harus segera berjalan agar masyarakat bisa kembali hidup normal,” tegas Mualem.[]