Empat Poin Usulan Mualem ke Prabowo Terkait Migas South Andaman, dari Bagi Hasil hingga Hilirisasi

, Banda Aceh – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), mengajukan empat usulan strategis kepada Presiden Prabowo Subianto terkait pengelolaan minyak dan gas bumi (migas) Lapangan Tangkulo di Wilayah Kerja (WK) South Andaman.

Usulan tersebut disampaikan melalui surat resmi yang meminta pemerintah pusat meninjau kembali persetujuan Plan of Development (PoD) I yang telah disetujui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Surat bernomor 500.16.7.2/7039 tertanggal 25 Juni 2026 itu telah diterima Kementerian Sekretariat Negara pada 30 Juni 2026. Pemerintah Aceh menilai pengelolaan salah satu temuan migas terbesar di kawasan Andaman harus memberikan manfaat yang lebih besar bagi daerah sekaligus mendukung kepentingan nasional.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr Nurlis Effendi, mengatakan surat tersebut merupakan respons terhadap persetujuan PoD I Lapangan Tangkulo yang menetapkan pengolahan gas mentah dilakukan menggunakan fasilitas Floating Production, Storage and Offloading (FPSO) di laut.

“Gubernur Mualem mengusulkan yang terbaik untuk negara ini, khususnya untuk Aceh. Sekarang kita menunggu respon Pemerintah Pusat,” kata Nurlis di Banda Aceh, Senin (6/7/2026).

Menurut Nurlis, substansi surat gubernur dirumuskan setelah Pemerintah Aceh menggelar rapat bersama unsur pemerintah, akademisi, pakar migas, dan sejumlah pemangku kepentingan untuk membahas masa depan pengelolaan migas di Blok Andaman.

Dari pembahasan tersebut, lahir empat poin utama yang menjadi perhatian Pemerintah Aceh.

Poin pertama menyangkut besaran bagi hasil migas. Pemerintah Aceh menilai porsi bagi hasil yang tercantum dalam PoD I, yakni 4 persen untuk gas dan 6 persen untuk minyak, masih terlalu kecil sehingga perlu ditinjau ulang agar lebih rasional dan sejalan dengan kepentingan nasional maupun daerah.

Poin kedua adalah usulan agar gas mentah dari Lapangan Tangkulo diolah di darat (onshore) melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun di Aceh. Pemerintah Aceh menilai kawasan tersebut telah memiliki infrastruktur pendukung dari bekas fasilitas PT Arun NGL yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong hilirisasi industri migas.

Selanjutnya, poin ketiga berisi permintaan kepada Presiden Prabowo agar mengarahkan Menteri ESDM untuk meninjau dan merevisi persetujuan PoD I Lapangan Tangkulo WK South Andaman. Pemerintah Aceh berharap kebijakan pengembangan lapangan gas tersebut dapat disesuaikan dengan potensi manfaat ekonomi yang lebih besar bagi daerah.

Sementara poin keempat adalah permintaan alokasi khusus minyak dan gas bumi untuk Aceh. Pemerintah Aceh menilai keberadaan sumber daya migas di wilayahnya harus turut mendukung kebutuhan energi daerah serta memperkuat pertumbuhan ekonomi lokal.

Usulan tersebut tidak lepas dari besarnya potensi yang dimiliki Lapangan Tangkulo. Lapangan gas yang berada di kawasan South Andaman itu diproyeksikan mampu memproduksi sekitar 300 MMSCFD gas. Dari jumlah tersebut, sekitar 160 MMSCFD telah memiliki komitmen penjualan melalui Gas Sale Agreement (GSA) kepada PLN, sementara sisanya masih membuka peluang untuk pengembangan berbagai industri hilir.

Selain gas, lapangan tersebut juga diperkirakan menghasilkan sekitar 7.500 barel kondensat per hari. Produk ini dapat diolah menjadi berbagai bahan bernilai ekonomi tinggi seperti nafta, kerosin, hingga gasoline yang menjadi bahan baku industri petrokimia dan energi.

Pemerintah Aceh meyakini manfaat ekonomi terbesar dari proyek South Andaman tidak hanya berasal dari produksi migas, tetapi juga dari pengembangan industri hilir yang mampu menciptakan lapangan kerja, menarik investasi baru, serta menghidupkan kembali kawasan industri energi di Aceh.

Karena itu, melalui surat kepada Presiden Prabowo, Mualem berharap pengelolaan migas South Andaman tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga menjadi penggerak hilirisasi dan pembangunan ekonomi jangka panjang bagi Aceh dan Indonesia.[]