Mualem Surati Presiden Prabowo, Minta Hilirisasi Migas Blok Andaman Dilakukan di KEK Arun

, Banda Aceh – Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) akan menyurati Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong hilirisasi minyak dan gas bumi (migas) dari Blok Andaman di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe. Langkah tersebut diharapkan dapat menjadikan cadangan migas yang ditemukan di Blok Andaman sebagai penggerak industri dan ekonomi Aceh.

Keputusan itu diambil dalam rapat pembahasan migas Blok Andaman yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M. Nasir Syamaun di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis (25/6/2026).

Rapat tersebut dihadiri Asisten II Setda Aceh T. Robby Izra, Kepala Biro Ekonomi Setda Aceh Zaini, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh Asnawi, sejumlah pejabat Pemerintah Aceh, para pakar migas dan guru besar Universitas Syiah Kuala (USK), staf khusus gubernur, serta Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi.

Dalam rapat tersebut, peserta menilai hilirisasi migas di KEK Arun Lhokseumawe sangat strategis dan sejalan dengan Program Strategis Nasional (PSN) yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Salah satu proyek prioritas nasional yang telah ditetapkan pemerintah pusat adalah pengembangan KEK Arun Lhokseumawe.

Guru Besar Universitas Syiah Kuala, Prof. Dr. Jasman J. Ma’ruf, menilai langkah Gubernur Aceh menyurati Presiden Prabowo merupakan keputusan yang tepat untuk memastikan Aceh memperoleh manfaat maksimal dari potensi migas Blok Andaman.

“Itu langkah yang tepat dan sangat bagus untuk Aceh,” kata Jasman.

Menurutnya, selama ini pemanfaatan gas dari Blok Andaman yang dibahas baru sebatas untuk kebutuhan pembangkit listrik. Padahal, cadangan gas tersebut memiliki potensi besar untuk mendukung berbagai industri hilir bernilai tambah tinggi.

Gas dari Blok Andaman, kata Jasman, dapat diolah menjadi metanol dan hidrogen. Metanol sendiri menjadi komponen penting dalam program biodiesel nasional karena digunakan sebagai bahan campuran dalam produksi biodiesel berbasis minyak sawit.

Karena itu, Aceh dinilai perlu mulai mempersiapkan pembangunan industri pengolahan metanol di kawasan KEK Arun agar manfaat ekonomi dari sektor migas tidak hanya berhenti pada penjualan bahan mentah.

Selain gas, Blok Andaman juga menghasilkan kondensat yang dapat diolah menjadi nafta, kerosin, dan gasoline. Produk-produk tersebut menjadi bahan baku penting bagi berbagai industri, termasuk industri cat dan bahan bakar minyak.

Dari wilayah kerja South Andaman, produksi kondensat diperkirakan mencapai 7.500 barel per hari. Potensi tersebut diyakini mampu mendorong berdirinya industri pengolahan minyak atau refinery di Aceh.

“Dengan berdirinya berbagai industri itu, maka akan berdampak pada tenaga kerja dan ekonomi Aceh,” ujar Jasman.

Selain mendukung hilirisasi, rapat juga menyepakati pentingnya memperjuangkan alokasi kuota gas untuk kebutuhan Aceh dari Blok Andaman agar masyarakat dan industri lokal turut merasakan manfaat langsung dari eksploitasi sumber daya tersebut.

Dalam rapat itu juga diputuskan bahwa Pemerintah Aceh akan mengundang pihak Mubadala Energy dan SKK Migas ke Aceh guna memperoleh penjelasan lebih rinci terkait rencana pengembangan lapangan gas di Blok Andaman.

Akademisi USK, Prof. Dr. Izarul Machdar, menilai pertemuan tersebut penting karena Pemerintah Aceh perlu mengetahui secara langsung skema pengembangan proyek migas yang sedang dirancang.

“Kita perlu tahu secara pasti dan lihat langsung bagaimana sebetulnya skema mereka secara detail,” katanya.

Pembahasan tersebut turut menyoroti belum diterimanya secara resmi dokumen Plan of Development (PoD) Lapangan Gas Tengkulo di Wilayah Kerja South Andaman oleh Pemerintah Aceh. Selama ini, informasi yang diperoleh pemerintah daerah masih bersumber dari dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Kepala Bidang Minyak dan Gas Bumi Dinas ESDM Aceh, Dr. Dian Budi Dharma, mengatakan dokumen PoD belum pernah disampaikan secara resmi kepada Pemerintah Aceh.

Hal senada juga disampaikan Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Nasri Djalal. Menurutnya, BPMA telah menyurati SKK Migas untuk meminta dokumen tersebut, namun hingga kini belum mendapat tanggapan.

Menutup rapat, Sekda Aceh M. Nasir menegaskan terdapat dua keputusan utama yang dihasilkan dalam pembahasan tersebut. Pertama, Gubernur Aceh akan menyurati Presiden Prabowo agar migas dari Blok Andaman menjadi pendorong hilirisasi industri di KEK Arun Lhokseumawe. Kedua, Pemerintah Aceh akan mengundang Mubadala Energy dan SKK Migas untuk membahas secara langsung rencana pengembangan migas Blok Andaman.

Usai rapat, Sekda langsung meminta Biro Ekonomi Setda Aceh menyusun konsep surat yang akan dikirim kepada Presiden sesuai dengan substansi dan rekomendasi yang disepakati dalam pertemuan tersebut.[]