Irwansyah Minta Pemko Hadirkan Lebih Banyak Ruang Usaha untuk UMKM

, Banda Aceh – Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah ST, meminta Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh menghadirkan lebih banyak ruang usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurutnya, salah satu persoalan terbesar yang dihadapi UMKM saat ini adalah keterbatasan akses pasar untuk memasarkan produk mereka.

Hal tersebut disampaikan Irwansyah saat menghadiri kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas UMKM Kota Banda Aceh yang diselenggarakan Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan (Diskopukmdag) Banda Aceh di Hotel Al-Hanifi, Senin (29/6/2026).

Menurutnya, dukungan terhadap UMKM tidak cukup hanya melalui pelatihan, bantuan permodalan, atau pendampingan usaha. Pemerintah juga harus mampu menyediakan ruang ekonomi yang mempertemukan penjual dengan pembeli secara langsung.

“UMKM kita harus di-support semaksimal mungkin oleh pemerintah. Mereka membutuhkan sentuhan dalam hal packaging, branding, dan yang paling penting adalah pasar. Rata-rata persoalan UMKM kita hari ini adalah tidak punya pasar,” kata Irwansyah.

Untuk menjawab persoalan tersebut, Irwansyah kembali mendorong perluasan kawasan Car Free Day (CFD) di Banda Aceh. Ia menilai kawasan CFD selama ini terbukti menjadi salah satu ruang ekonomi yang efektif bagi pelaku UMKM karena mampu menghadirkan keramaian dan membuka peluang transaksi tanpa membebani pedagang dengan biaya tambahan.

“Saya pernah mewacanakan agar Car Free Day diperpanjang, bukan hanya sepanjang Jalan Daud Beureueh, tetapi jangkauannya diperluas atau areanya ditambah. Ini bisa menjadi pasar baru bagi UMKM,” ujarnya.

Menurut Irwansyah, perluasan kawasan CFD akan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi pelaku usaha lokal untuk menjual produk mereka. Selain itu, masyarakat juga memperoleh manfaat karena dapat mengakses berbagai produk lokal dengan lebih mudah.

Ia bahkan menegaskan kesiapannya membantu mencarikan solusi apabila masih terdapat kendala terkait lokasi berjualan akibat persoalan perizinan atau regulasi.

“Kalau memang belum ada tempat karena persoalan izin, laporkan kepada Ketua DPRK. Saya akan berkoordinasi dengan dinas terkait agar diberikan ruang,” tegasnya.

Selain mendorong perluasan CFD, Irwansyah juga meminta pemerintah menghidupkan kembali pusat-pusat perdagangan yang dapat dimanfaatkan oleh pedagang kecil dan pelaku UMKM. Menurutnya, setiap kebijakan penataan kota harus tetap memperhatikan keberlangsungan usaha masyarakat.

Ia menyinggung penertiban pedagang coffee truck yang sempat terjadi di sepanjang Jalan Daud Beureueh beberapa waktu lalu. Menurutnya, penataan kawasan publik harus dibarengi dengan penyediaan lokasi alternatif sehingga tidak merugikan pelaku usaha.

“Kita tidak bisa melarang mereka berjualan tanpa memberikan solusi. Karena itu kemarin DPRK memanggil Satpol PP dan Disperindag melalui rapat dengar pendapat. Alhamdulillah ada relaksasi waktu sehingga pedagang tidak langsung dirugikan ketika penertiban dilakukan,” katanya.

Irwansyah menilai penguatan UMKM menjadi sangat penting karena Banda Aceh belum memiliki banyak industri besar maupun sektor manufaktur yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Di tengah kondisi tersebut, UMKM menjadi salah satu penggerak utama roda perekonomian masyarakat.

Karena itu, ia mendorong pemerintah memperbanyak kegiatan seperti festival, expo, pameran produk lokal, dan berbagai event kreatif yang dapat menjadi sarana promosi sekaligus membuka pasar bagi pelaku usaha.

Menurutnya, keberadaan ruang usaha yang memadai akan membantu UMKM berkembang, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat ekonomi daerah secara berkelanjutan.

“Kalau kita belum punya industri besar, hotel besar juga terbatas, maka yang harus kita kuatkan adalah UMKM. Caranya dengan menghadirkan lebih banyak pasar,” pungkasnya.[]