DPRK Banda Aceh Minta Aceh Miliki Sistem Kelistrikan Mandiri, Jangan Terus Bergantung pada Sumbagut

, Banda Aceh – Wakil Ketua Komisi III DPRK Banda Aceh, Tuanku Muhammad, mendesak pemerintah pusat dan PT PLN segera membangun sistem kelistrikan yang lebih mandiri di Aceh. Desakan itu disampaikan menyusul pemadaman listrik yang terjadi dalam dua hari terakhir dan berdampak luas terhadap aktivitas masyarakat.

Menurut Tuanku Muhammad, ketergantungan Aceh terhadap sistem interkoneksi Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) membuat daerah ini rentan terhadap gangguan pasokan listrik yang terjadi di luar wilayah Aceh.

“Ketahanan energi adalah fondasi pembangunan ekonomi. Aceh tidak boleh terus bergantung penuh pada sistem Sumbagut. Kita membutuhkan sistem kelistrikan yang mandiri, kuat, dan mampu menjamin kepastian pasokan listrik bagi masyarakat,” kata Tuanku Muhammad.

Ia menilai pemadaman listrik yang terjadi belakangan ini telah menimbulkan kerugian ekonomi, mengganggu pelayanan publik, dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Selama ini, sistem kelistrikan Aceh masih terhubung dengan jaringan interkoneksi Sumbagut yang mencakup Sumatera Utara dan sejumlah wilayah lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan setiap gangguan transmisi atau krisis pasokan energi di luar Aceh dapat langsung berdampak terhadap pasokan listrik di daerah ini.

Padahal, dari sisi kapasitas daya, Aceh masih memiliki surplus listrik. Data PLN menunjukkan beban puncak listrik Aceh pada malam pergantian tahun 2024 mencapai sekitar 516 MegaWatt (MW), sementara daya mampu pasok berada di kisaran 733 MW.

Pada 2023, daya mampu sistem kelistrikan Aceh bahkan mencapai 822 MW dengan beban puncak sekitar 567 MW. Namun surplus daya tersebut dinilai belum menjamin ketahanan energi karena sistem pasokan masih bergantung pada jaringan interkoneksi regional.

Tuanku Muhammad mencontohkan gangguan regasifikasi LNG pada 2022 yang menyebabkan sistem kelistrikan Sumatera Bagian Utara kehilangan pasokan hingga 1.124 MW. Dampaknya, Aceh ikut mengalami pemadaman listrik karena pasokan yang tersedia tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Ini membuktikan bahwa surplus daya saja tidak cukup. Selama pusat kendali pasokan masih bergantung pada jaringan luar Aceh, risiko pemadaman akan tetap ada,” ujarnya.

Karena itu, ia meminta pemerintah segera memperkuat pembangkit lokal agar Aceh memiliki cadangan energi yang dapat diandalkan ketika terjadi gangguan pada jaringan utama Sumatera.

Salah satu langkah yang dinilai paling realistis adalah mengaktifkan kembali dan mengoptimalkan operasional Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Ladong di Aceh Besar.

Menurutnya, PLTG Ladong memiliki posisi strategis untuk menopang kebutuhan listrik Banda Aceh dan Aceh Besar yang menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, dan layanan publik.

“PLTG Ladong harus menjadi prioritas revitalisasi. Jika beroperasi optimal, pembangkit ini dapat menjadi salah satu tulang punggung ketahanan energi Aceh,” tegasnya.

Selain PLTG Ladong, Aceh juga memiliki sejumlah pembangkit lain seperti PLTU Nagan Raya, PLTMG Arun, pembangkit diesel, serta pembangkit energi air yang dapat diperkuat untuk meningkatkan kemandirian energi daerah.

Tuanku Muhammad menilai langkah tersebut mendesak dilakukan mengingat kebutuhan listrik Aceh terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi, pembangunan kawasan industri, rumah sakit, fasilitas pendidikan, dan masuknya investasi baru.

Ia mengingatkan bahwa ketidakpastian pasokan listrik tidak hanya berdampak pada masyarakat, tetapi juga dapat menurunkan daya saing daerah di mata investor.

“Kalau Aceh terus bergantung pada sistem luar tanpa memperkuat pembangkit sendiri, maka risiko pemadaman akan terus menghantui. Dampaknya bukan hanya kerugian ekonomi, tetapi juga terganggunya pelayanan publik dan menurunnya kepercayaan investor,” katanya.

Komisi III DPRK Banda Aceh juga meminta Pemerintah Aceh bersama pemerintah pusat segera menyusun roadmap ketahanan energi daerah yang fokus pada penguatan pembangkit lokal, optimalisasi aset energi yang sudah ada, serta pembangunan sistem kelistrikan yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

“Sudah saatnya Aceh memiliki sistem kelistrikan yang mandiri demi menjamin keamanan energi, mendukung investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutup Tuanku Muhammad.[]