Kurban, APBN, dan Sensitivitas Publik

IDUL ADHA selalu menghadirkan dua wajah, ibadah dan solidaritas sosial. Pada momentum itu, daging kurban tidak hanya di distribusikan, tapi  kurban acapkali dimaknai sebagai simbol kepedulian untuk rakyat kecil.

Akhir-akhir ini, viral di media sosial maupun pemberitaan media arus utama, masyarkat dibuat ramai oleh perdebatan klasik,  bolehkah hewan kurban dibeli menggunakan anggaran negara atau APBN?

Perdebatan ini sebenarnya bukan hal baru. Setiap tahun, isu serupa selalu muncul dalam berbagai bentuk. Ada yang melihatnya sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada rakyat. Ada pula yang mempertanyakan etika penggunaan uang negara untuk kegiatan yang sifatnya ibadah personal.

Di tengah silang pendapat itu, publik sesungguhnya membutuhkan penjelasan yang jernih, bukan sekadar adu opini di media sosial.

Mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat sekaligus tokoh Nahdlatul Wathan, Tuan Guru Bajang (TGB) HM Zainul Majdi, pernah memberi pandangan yang cukup menenangkan dalam melihat polemik ini. Menurut TGB, yang paling penting adalah memahami posisi anggaran dan tujuan penggunaannya.

Jika hewan kurban dibeli menggunakan dana pribadi pejabat, tentu tidak ada persoalan. Namun ketika menggunakan APBN atau APBD, maka harus dipastikan ada dasar aturan yang jelas, transparan, dan tidak melanggar prinsip tata kelola keuangan negara.

Pandangan TGB itu penting karena sering kali polemik ini terjebak pada dua kutub ekstrem. Di satu sisi, ada yang langsung menganggap penggunaan anggaran negara untuk kurban pasti salah. Di sisi lain, ada yang merasa semua itu wajar tanpa perlu dipersoalkan.

Padahal dalam negara demokrasi, penggunaan uang rakyat memang harus terbuka untuk diuji dan dipertanyakan.

Persoalan utamanya sebenarnya bukan semata-mata pada sapi atau kambing kurban. Yang lebih sensitif adalah persepsi publik. Ketika masyarakat masih menghadapi tekanan ekonomi, harga kebutuhan pokok naik, lapangan kerja sulit, sementara pemerintah mengalokasikan anggaran untuk kurban pejabat, maka reaksi publik sangat bisa dipahami.

Karena itu, pemerintah perlu lebih hati-hati membaca suasana kebatinan masyarakat.

Kurban memang ibadah mulia. Tetapi kemuliaannya bisa kehilangan makna ketika memunculkan kesan pencitraan atau penggunaan fasilitas negara secara berlebihan. Apalagi jika pelaksanaannya tidak transparan dan tidak dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.

Di sisi lain, tidak adil juga jika semua program kurban yang melibatkan pemerintah langsung dicap negatif. Dalam banyak kasus, bantuan hewan kurban dari pemerintah justru sangat membantu masyarakat di daerah terpencil, panti sosial, hingga kawasan miskin yang jarang menikmati daging.

Artinya, konteks dan mekanismenya harus dibedakan.

Jika program itu memang bagian dari bantuan sosial, ketahanan pangan, atau pelayanan masyarakat yang diatur dalam kebijakan resmi, maka pemerintah wajib menjelaskan secara terbuka dasar hukumnya, sumber anggarannya, serta manfaatnya kepada publik.

Keterbukaan itu penting agar masyarakat tidak merasa ada penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan simbolik.

Polemik kurban dengan APBN pada akhirnya mengajarkan satu hal penting, di era sekarang, pejabat publik tidak cukup hanya merasa benar. Mereka juga harus mampu membangun kepercayaan publik.

Sebab dalam demokrasi, kepercayaan adalah modal paling mahal.

Maka, dibanding sibuk saling menyalahkan, yang lebih dibutuhkan adalah transparansi, sensitivitas sosial, dan keteladanan. Sebab kurban sejatinya bukan soal seberapa besar sapi yang disembelih, tetapi seberapa tulus keberpihakan kepada rakyat ditunjukkan.[]