Jadi Pembicara di Forum Arsitek Dunia, Ketua DPRK Banda Aceh Tekankan Kota Tangguh Berbasis Risiko
- Ketua DPRK Banda Aceh Irwansyah menjadi pembicara di Forum Arsitek Dunia.
- Ia menekankan pentingnya integrasi kebijakan, tata kelola, dan desain berbasis risiko.
- Pengalaman tsunami dan banjir menjadi pelajaran penting membangun kota tangguh.
, Banda Aceh — Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah, tampil sebagai salah satu pembicara dalam Forum Arsitek Dunia yang digelar di Hermes Hotel, Jumat (17/04/2026).
Dalam forum tersebut, ia membagikan perspektif tentang peran arsitektur yang tidak hanya membentuk ruang, tetapi juga masa depan kota dan peradaban, dengan belajar dari ketangguhan masyarakat Aceh menghadapi berbagai bencana.
Dalam paparannya, Irwansyah menekankan bahwa kunci utama membangun kota tangguh terletak pada integrasi lintas sektor antara kebijakan, tata kelola, dan desain arsitektur berbasis risiko.
Menurutnya, kebijakan harus bertransformasi dari pendekatan reaktif menjadi preventif, melalui penerapan tata ruang berbasis mitigasi, standar bangunan tahan bencana, serta pemberian insentif bagi pembangunan yang adaptif dan berkelanjutan.
Di sisi lain, tata kelola perlu diperkuat melalui koordinasi multi-aktor, transparansi, serta desentralisasi kapasitas hingga ke level komunitas agar respons terhadap bencana menjadi lebih cepat dan kontekstual.
“ketangguhan hanya tercapai jika kebijakan yang visioner, tata kelola yang solid, dan desain yang adaptif berjalan terpadu—bukan sendiri-sendiri,” kata Irwansyah.
Irwansyah juga mengungkapkan pengalamannya saat menghadapi dua bencana besar di Aceh, mulai dari Tsunami Aceh 2004 hingga peristiwa banjir bandang.
Ia menceritakan, saat tsunami terjadi, dirinya menjabat sebagai Ketua PEMA/BEM Universitas Syiah Kuala dan aktif mengadvokasi penggratisan SPP bagi penyintas, menggalang relawan mahasiswa nasional, serta mendirikan posko bantuan di wilayah terdampak.
“Saya menyaksikan langsung bagaimana solidaritas mahasiswa dan masyarakat mampu menjadi kekuatan besar, namun juga melihat kelemahan ketika tidak ada integrasi data, distribusi bantuan yang merata, dan manajemen relawan yang terstruktur,” ujarnya.
Saat banjir bandang, perannya telah berubah sebagai pejabat publik. Ia mengaku fokus memastikan pelayanan publik tetap berjalan, khususnya terkait ketersediaan BBM dan LPG yang sempat menimbulkan keresahan masyarakat.
“Terkait BBM, dimana sempat terjadi antrian panjang disemua SPBU, saat itu saya mengecek langsung ke depo BBM di Krueng Raya, guna memastikan stok aman, kemudian melakukan edukasi terhadap publik agar tidak panic buying karena stok dijamin aman, dan alhamdulillah dalam waktu relatif singkat, antrian SPBU di Banda Aceh terurai.
Selain itu, kita juga melakukan advokasi intensif terkait kondisi kelangkaan LPG, akibat jalur distribusi yang terganggu akibat putusnya jalur darat, diantaranya kita meminta pihak pertamina untuk menambah kapal pengangkut BBM, dan alhamdulillah tuntutan itu dipenuhi.” cerita Irwansyah.
Ia juga menyoroti persoalan listrik yang sempat padam dalam waktu lama dan mendorong percepatan penanganan oleh Perusahaan Listrik Negara.
Ke depan, Irwansyah menegaskan bahwa Banda Aceh perlu memperkuat integrasi data, meningkatkan koordinasi lintas sektor, serta menjadikan edukasi kebencanaan sebagai bagian dari budaya publik.
“Intinya kota yang tangguh bukan hanya yang mampu pulih cepat, tetapi yang siap sebelum bencana terjadi—dengan masyarakat sebagai garis depan,” tuturnya.
Forum ini turut dibuka oleh Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, dan menghadirkan sejumlah pembicara lain, termasuk Wali Kota Banda Aceh, Iliza Saaduddin Djamal, serta peserta dari berbagai negara.[]
