Pemerintah Aceh Optimistis Tambahan Anggaran Bisa Disetujui Pusat
- Pemerintah Aceh menyebut permohonan tambahan anggaran ke Kemenkeu masih dalam proses pembahasan.
- Gubernur Aceh Muzakir Manaf sebelumnya telah melakukan audiensi dengan Sekjen Kementerian Keuangan di Jakarta.
- Pemerintah Aceh berharap tambahan anggaran tersebut dapat mendukung pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat.
, Banda Aceh — Pemerintah Aceh masih menunggu keputusan pemerintah pusat terkait permohonan tambahan anggaran yang diajukan oleh Muzakir Manaf kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan hingga saat ini permohonan tersebut masih dalam tahap pembahasan dan kajian di tingkat pusat.
“Permohonan masih dalam proses, dan masih dipelajari Pemerintah Pusat,” kata Nurlis di Banda Aceh, Selasa (19/5/2026).
Menurut Nurlis, Pemerintah Aceh belum dapat memastikan apakah usulan tambahan anggaran tersebut nantinya akan disetujui atau tidak oleh pemerintah pusat.
“Kita mengajukan permohonan. Tentu setiap permohonan dipelajari. Apakah dipenuhi atau tidak, itu belum kita ketahui,” ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Aceh yang akrab disapa Mualem melakukan audiensi dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Robert Leonard Marbun di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (14/5/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Mualem didampingi Staf Khusus Gubernur Aceh Teuku Irsyadi.
Sementara pihak Kementerian Keuangan turut dihadiri sejumlah pejabat terkait, di antaranya Direktur Sistem Perimbangan Keuangan Subandono, Direktur Dana Desa, Otonomi Khusus, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan Jaka Sucipta, serta Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Wiwin Istianti.
Nurlis menyebut langkah yang dilakukan Pemerintah Aceh saat ini merupakan bagian dari upaya mencari dukungan pemerintah pusat guna memperkuat pembangunan daerah.
Menurutnya, tambahan anggaran diharapkan dapat membantu Pemerintah Aceh menjalankan berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat.
“Semoga permohonan yang kita sampaikan dapat disetujui,” kata Nurlis.
Meski belum ada kepastian, Pemerintah Aceh tetap optimistis proses komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat dapat berjalan baik demi mendukung kebutuhan pembangunan di Aceh.[]
