PBVSI Aceh Kecam Pengambilalihan Pra-PORA: Ini Bukan Pertandingan 17 Agustus

, Banda Aceh – Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Aceh mengecam langkah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Aceh yang mengambil alih pelaksanaan Pra-Pekan Olahraga Rakyat Aceh (Pra-PORA) 2026.

Ketua Umum Pengprov PBVSI Aceh, Mawardi Ali, mengatakan pelaksanaan Pra-PORA merupakan kewenangan induk organisasi cabang olahraga. Menurutnya, KONI Aceh tidak memiliki dasar regulasi untuk mengambil alih penyelenggaraan pertandingan tersebut.

“Kami pengurus PBVSI Aceh menolak pengambilalihan ini. Tidak ada regulasi yang menyatakan KONI Aceh bisa mengambil alih pelaksanaan Pra-PORA,” kata Mawardi, Kamis (20/8/2026) malam.

Mawardi menekankan, Pra-PORA merupakan pertandingan resmi cabang olahraga, bukan sekadar pertandingan umum yang dapat digelar tanpa mekanisme organisasi.

“Pra-PORA adalah pertandingan resmi, bukan perlombaan 17 Agustus,” ujarnya.

Menurut Mawardi, pertandingan resmi bola voli harus melibatkan perangkat pertandingan yang memenuhi standar PBVSI, termasuk wasit, pelatih, dan atlet yang telah diverifikasi serta memiliki lisensi sesuai ketentuan.

Ia menilai tanpa proses verifikasi dari PBVSI sebagai induk cabang olahraga, pertandingan tersebut tidak dapat disebut sebagai pertandingan resmi PBVSI.

Mawardi mengatakan PBVSI Aceh telah menyampaikan surat penolakan kepada KONI Aceh. Pihaknya juga telah menyurati Pemerintah Aceh untuk meminta perhatian dan penyelesaian atas persoalan tersebut.

Menurutnya, PBVSI Aceh dan KONI Aceh sebelumnya telah membahas rencana pelaksanaan Pra-PORA. Dalam pembahasan itu, pertandingan direncanakan berlangsung pada Agustus 2026, sekitar 24 Agustus di Jantho, Aceh Besar.

Termasuk rencana anggaran dan persiapan pertandingan telah dibicarakan. Namun, menurut Mawardi, situasi berubah setelah KONI Aceh menerbitkan surat pengambilalihan pelaksanaan Pra-PORA.

“Jauh-jauh hari kita sudah sepakat pelaksanaan pada bulan Agustus, sekitar tanggal 24, lokasi di Jantho, serta rencana anggarannya. Tiba-tiba mereka mengeluarkan surat pengambilalihan,” ujarnya.

Pra-PORA bola voli tersebut sebelumnya telah beberapa kali mengalami penundaan sejak 2025. Penundaan itu, kata Mawardi, terjadi akibat bencana dan kendala anggaran yang telah dibahas bersama.

Mawardi juga mempertanyakan alasan KONI Aceh menggunakan alasan “menyelamatkan voli” dalam pengambilalihan tersebut.

Ia menyebut sejumlah atlet dan wasit menolak terlibat dalam pelaksanaan yang disiapkan KONI Aceh karena pertandingan resmi membutuhkan proses verifikasi dan lisensi dari PBVSI.

“Banyak atlet dan wasit yang menolak. Atlet membutuhkan verifikasi resmi PBVSI untuk pengembangan karier mereka hingga tingkat nasional,” katanya.

Dalam persiapan yang dilakukan PBVSI Aceh, sebanyak 19 kabupaten/kota disebut telah diverifikasi dan siap mengikuti Pra-PORA.

Sementara empat daerah, yakni Subulussalam, Aceh Singkil, Aceh Tenggara dan Pidie Jaya, belum mengikuti proses tersebut karena terkendala anggaran internal masing-masing.

Mawardi berujar penundaan Pra-PORA tidak berarti pembinaan atlet terhenti. Para atlet tetap menjalani latihan dan mengikuti berbagai turnamen yang digelar klub-klub di Aceh.

“Banyak event yang mereka lakukan di Aceh. Turnamen terus bergulir seperti biasa, di Lamno, Lhoong dan daerah-daerah lain. Atlet juga terus melakukan latihan di klub masing-masing,” katanya.

Karena itu, ia meminta atlet tidak terpengaruh dengan ketidakpastian jadwal Pra-PORA dan tetap fokus menjalani latihan.

PBVSI Aceh, kata Mawardi, tetap berkomitmen memperjuangkan kepentingan atlet agar memiliki jalur pembinaan yang jelas dan kesempatan berkembang hingga tingkat nasional.

“Bagi atlet, imbauan kita adalah mereka terus berlatih dengan baik. Percayalah bahwa PBVSI akan membela para atlet untuk terus berkembang sesuai dengan aturan,” ujarnya.

Jadwal 24 Agustus Ditunda

Untuk sementara, PBVSI Aceh menunda pelaksanaan Pra-PORA yang sebelumnya direncanakan pada 24 Agustus 2026 di Jantho, Aceh Besar.

Penundaan dilakukan hingga terdapat kejelasan dan penyelesaian bersama antara PBVSI, KONI Aceh dan Pemerintah Aceh.

Mawardi berharap KONI Aceh kembali membuka ruang musyawarah dengan induk organisasi cabang olahraga dan tidak mengambil alih kewenangan teknis PBVSI.

“Seharusnya KONI Aceh tidak boleh melakukan itu. Dia harus bermusyawarah dengan baik dengan induk organisasi olahraga. Kita ada organisasi nasional, provinsi, kabupaten/kota. Induk organisasi inilah yang melaksanakan semua kegiatan cabang olahraga,” tegasnya.

PBVSI Aceh juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, termasuk ketentuan mengenai penyelenggaraan kejuaraan olahraga.

Mawardi mengatakan pihaknya menyoroti ketentuan Pasal 103 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2022 yang mengatur sanksi terhadap penyelenggaraan kejuaraan olahraga tertentu tanpa rekomendasi induk organisasi cabang olahraga dan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, ketentuan tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Karena itu, PBVSI Aceh menyatakan siap mengambil langkah hukum apabila pelaksanaan Pra-PORA tetap dipaksakan di luar mekanisme dan kewenangan induk organisasi.

“Kalau dipaksakan, kami akan melayangkan laporan dan memprosesnya secara hukum,” kata Mawardi.

PBVSI Aceh menegaskan sikap tersebut bukan untuk menghentikan pembinaan atlet, melainkan memastikan pelaksanaan Pra-PORA berjalan sesuai aturan, melibatkan perangkat pertandingan yang terverifikasi, serta memberikan kepastian terhadap status dan masa depan atlet bola voli Aceh.[]