Siaga Hidrometeorologi, Sekda Aceh Instruksikan Mitigasi dan Evakuasi Dipercepat

, Banda Aceh — Pemerintah Aceh resmi menetapkan status siaga bencana hidrometeorologi di sejumlah kabupaten/kota mulai hari ini hingga 20 April 2026. Kebijakan ini diambil menyusul peringatan dini cuaca ekstrem dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika terkait potensi hujan lebat disertai angin kencang dan petir dalam beberapa hari ke depan.

Berdasarkan analisis BMKG, kondisi atmosfer di Aceh saat ini dipengaruhi oleh pola siklonik, belokan angin (shearline), serta konvergensi yang memicu pertumbuhan awan hujan. Dampaknya, hampir seluruh wilayah Aceh berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat.

Situasi ini berisiko memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang, terutama pada periode 11 hingga 20 April 2026.

Merespons kondisi tersebut, Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, menginstruksikan seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk segera mengaktifkan posko siaga darurat selama 24 jam, khususnya di wilayah rawan bencana.

“Kami meminta BPBD di kabupaten/kota untuk melakukan aktivasi posko dan memantau perkembangan cuaca secara real-time bersama BMKG dan BPBA. Periode siaga ini sangat krusial guna meminimalisir dampak risiko,” ujar M. Nasir saat memimpin rapat koordinasi virtual bersama Tim SAR dan BMKG di Kantor Setda Aceh, Senin (13/4/2026).

Sekda menegaskan bahwa langkah mitigasi tidak boleh ditunda. Pemerintah daerah diminta segera melakukan normalisasi infrastruktur air, seperti pembersihan drainase, sungai, dan pengerukan sedimentasi untuk mencegah luapan air.

Selain itu, pemangkasan pohon rawan tumbang serta pengamanan baliho dan utilitas berisiko tinggi juga harus dilakukan. Petugas lapangan diminta meningkatkan patroli di kawasan rawan banjir, longsor, dan daerah aliran sungai (DAS).

Dalam aspek kesiapsiagaan, Pemerintah Aceh menginstruksikan mobilisasi Tim Reaksi Cepat (TRC) serta penempatan alat berat di titik siaga. Seluruh sarana pendukung, mulai dari perahu motor, kendaraan evakuasi, logistik darurat, hingga tenda pengungsian, harus dipastikan dalam kondisi siap pakai.

Jalur evakuasi dan lokasi pengungsian juga diminta diverifikasi ulang guna menjamin keamanan masyarakat.

Pemerintah Aceh juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, termasuk dengan TNI/Polri dan instansi vertikal seperti BPJN, BWSS, SAR, Perusahaan Listrik Negara, serta Telkom.

Optimalisasi sistem peringatan dini (Early Warning System/EWS) menjadi perhatian utama. Camat, keuchik, dan perangkat desa diminta aktif menyebarkan informasi cuaca melalui berbagai kanal, mulai dari grup WhatsApp, sirine desa, hingga media lokal.

Di akhir arahannya, M. Nasir meminta seluruh kepala daerah untuk rutin melaporkan perkembangan situasi dan kesiapsiagaan wilayah masing-masing kepada Pemerintah Aceh.

“Jangan ada informasi yang terputus. Serangkaian langkah preventif ini diharapkan mampu meminimalisir risiko dampak cuaca ekstrem selama periode siaga yang berlangsung hingga 20 April 2026,” tutupnya.[]