BGN akan Sulap Kantin Sekolah Jadi Alternatif Dapur MBG
- BGN mengusulkan kantin sekolah sebagai alternatif dapur Program Makan Bergizi Gratis, terutama di wilayah dengan jumlah siswa yang sedikit.
- Selain kantin sekolah, BGN juga mempertimbangkan pemanfaatan dapur umum dan fasilitas CSR yang sudah tersedia untuk mendukung pelaksanaan MBG.
- Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan efisiensi program dan mengurangi kebutuhan pembangunan dapur baru yang dibiayai APBN.
INISIATIF.CO, Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) mengusulkan pemanfaatan kantin sekolah sebagai alternatif dapur untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama di daerah yang memiliki jumlah penerima manfaat relatif sedikit.
Kepala BGN, Nanik S Deyang, mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya efisiensi agar pelaksanaan program tidak selalu bergantung pada pembangunan dapur baru yang membutuhkan anggaran besar.
Menurutnya, skema ini dapat diterapkan di wilayah terpencil maupun daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) yang jumlah siswa penerima manfaatnya terbatas.
“Misalnya di Lombok Barat, saya pernah ke satu pulau yang jumlah muridnya hanya 119 orang. Tidak mungkin juga didirikan dapur baru, tetapi di sana ada kantin. Jadi kantin itu bisa digunakan,” kata Nanik kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Senin.
Nanik menjelaskan, BGN tidak hanya mempertimbangkan pemanfaatan kantin sekolah, tetapi juga berbagai fasilitas yang sudah tersedia di masyarakat. Salah satunya adalah dapur umum yang dibangun melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Ia mencontohkan sebuah wilayah di Raja Ampat yang memiliki sekitar 115 siswa penerima manfaat. Di lokasi tersebut terdapat dapur umum yang dibangun melalui program CSR Pertamina dan dinilai dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan MBG.
“Jadi ada alternatif-alternatif. Tidak harus membangun dapur baru di wilayah 3T,” ujarnya.
Menurut Nanik, pemanfaatan fasilitas yang telah tersedia menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan program sekaligus mengurangi kebutuhan belanja negara dalam pembangunan infrastruktur baru.
“Ini bagian dari efisiensi supaya tidak semuanya menggunakan APBN,” katanya.
Selain membahas strategi pelaksanaan MBG, Nanik juga menanggapi informasi mengenai sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang disebut menghentikan layanan karena dana operasional belum dicairkan.
Ia menegaskan informasi tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi di lapangan. BGN, kata dia, telah melakukan pencairan dana secara bertahap sejak Jumat pekan lalu dan kembali dilanjutkan pada Senin.
Menurut laporan yang diterima BGN, sejumlah SPPG juga telah menerima pencairan dana pada hari yang sama.
“Jumat itu sudah dicairkan. Yang Senin ini juga dicairkan. Tadi kalau tidak salah kami dapat laporan Rp5 triliun yang dicairkan hari ini. Jadi tidak ada masalah, ini masalah teknis saja,” pungkas Nanik.[]
