1.780 SPPG Dihentikan, Pemerintah Perketat Program Makan Bergizi Gratis
- Sebanyak 1.780 SPPG dihentikan sementara karena belum memenuhi standar sanitasi.
- Pemerintah memperkuat pengawasan untuk meningkatkan kualitas Program MBG.
- Program menargetkan 82,9 juta anak sebagai bagian peningkatan SDM nasional.
, Jakarta — Pemerintah menghentikan sementara sebanyak 1.780 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam rangka pengawasan dan perbaikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil untuk memastikan standar kesehatan dan sanitasi terpenuhi sebelum layanan kembali dioperasikan.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa penghentian sementara dilakukan terhadap SPPG yang belum memenuhi persyaratan dasar, seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS).
“SPPG-SPPG yang tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) atau belum daftar Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS), kita hentikan dulu sementara. Ketika sudah daftar SLHS tapi satu bulan belum keluar sertifikatnya, kita hentikan sementara,” kata Dadan, Kamis (23/4/2026).
Dadan menjelaskan, pengawasan program kini diperkuat melalui keterlibatan inspektorat untuk menindaklanjuti berbagai persoalan teknis di lapangan. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas dan efektivitas program sesuai arahan Prabowo Subianto.
Dari total sekitar 26.800 unit SPPG, sebanyak 1.780 unit saat ini dihentikan sementara. Namun, angka tersebut disebut bersifat dinamis dan dapat berubah seiring proses perbaikan yang terus berjalan.
“Jadi sangat dinamis, sehingga sekarang ada sekitar 1.780 (SPPG) yang kita hentikan sementara. Mungkin dalam seminggu, dua minggu akan berubah juga angkanya,” ucap Dadan.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa Program MBG bukan sekadar penyediaan makanan, melainkan bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
Program ini menargetkan sekitar 82,9 juta anak sebagai penerima manfaat di seluruh Indonesia—sebuah skala besar yang menurutnya membutuhkan proses bertahap.
“Tentu sangat tidak mudah, 82 juta itu kalau negara lain itu enggak tahu berapa puluh tahun, kita kan baru satu tahun. Itu ada kekurangan di sana-sini yang terus-menerus kita sempurnakan. Kita satupun enggak boleh ada masalah, karena itu menyangkut anak-anak kita, pemerintah tentu terus berusaha,” kata Zulkifli Hasan.
Zulkifli Hasan menegaskan bahwa penutupan sementara terhadap 1.780 SPPG merupakan langkah tegas dalam memastikan standar layanan tetap terjaga.
“Ada 1.780 (SPPG) ditutup karena tidak sesuai dengan standar yang diberikan. Jadi, kita sudah mulai lakukan langkah-langkah perbaikan yang lebih keras. Penutupan itu kan sudah paling keras,” ujarnya.
Ia juga mengimbau pihak sekolah untuk aktif menyampaikan keluhan apabila menemukan layanan yang tidak sesuai standar, baik melalui pengelola SPPG maupun fasilitas pengaduan pemerintah.
“Kami juga mengimbau kalau sekolah-sekolah di manapun berada, jika ada yang tidak sesuai bisa menyampaikan keberatan kepada SPPG. Menyampaikan keberatan sekali, dua kali, tiga kali. Pasti di sini ada namanya call center, di kantor saya ada namanya command center. Jadi kita akan cepat untuk menindaklanjuti,” kata Zulkifli Hasan.
Langkah evaluasi ini diharapkan mampu memperkuat kualitas Program Makan Bergizi Gratis, sekaligus memastikan keamanan pangan bagi jutaan anak Indonesia.
Pemerintah menegaskan bahwa perbaikan akan terus dilakukan secara bertahap, dengan prioritas utama pada standar kesehatan, sanitasi, dan keberlanjutan program.[]
