Musrenbang RKPA 2027 Dibuka, Mualem: Aceh Butuh Rp40 Triliun untuk Pemulihan

, Banda Aceh — Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPA 2027 di Anjong Mon Mata, Kamis (23/04/2026).

Forum strategis yang digelar Pemerintah Aceh melalui Bappeda Aceh ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat seperti Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Bappenas, hingga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, serta unsur daerah seperti Forkopimda, DPR Aceh, kepala SKPA, bupati/wali kota, LSM, dan insan pers.

Dalam arahannya, Mualem menegaskan bahwa Musrenbang RKPA menjadi forum penting untuk menyelaraskan rencana pembangunan Aceh dengan program nasional, sehingga kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Ia menyebut tema pembangunan tahun 2027 adalah “Percepatan Pemulihan Pascabencana melalui Pembangunan yang Tangguh dan Berkelanjutan”.

Gubernur mengungkapkan, Aceh membutuhkan anggaran sekitar Rp40 triliun untuk mempercepat pemulihan pascabencana. Namun, ketersediaan anggaran saat ini dinilai belum mencukupi untuk mendukung pemulihan secara menyeluruh.

“Semua unsur yang hadir hari ini, mari kita pikirkan cara terbaik untuk menyelesaikan masalah Aceh,” ujar Mualem.

Ia juga menyoroti dampak banjir yang turut meningkatkan angka kemiskinan dan pengangguran di Aceh. Karena itu, ia berharap dukungan lebih luas dari pemerintah pusat.

Menurut Mualem, bantuan dari pusat sejauh ini masih berfokus pada kebutuhan dasar seperti sandang dan pangan. Sementara rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur, seperti jembatan dan jalan, belum sepenuhnya tersentuh.

Ia mengungkapkan, di sejumlah wilayah pedalaman masih ada masyarakat yang harus menggunakan rakit untuk menyeberangi sungai, kondisi yang dinilai membutuhkan perhatian serius.

“Semuanya pasti tahu kondisi ini, dan kita harap bisa berubah secepat mungkin,” kata Mualem.

Selain infrastruktur, Gubernur juga menyoroti persoalan lingkungan, khususnya kondisi sungai yang melebar serta kuala di kawasan pesisir yang belum tertangani optimal.

Menurutnya, jika kuala tidak segera dibenahi, aliran air dari pegunungan akan terhambat dan berpotensi memicu banjir yang lebih besar di masa mendatang.

Kondisi ini juga berdampak langsung pada aktivitas nelayan yang harus menunggu air pasang untuk melaut.

Mualem menambahkan, Pemerintah Aceh telah berupaya mendapatkan izin dari pemerintah pusat untuk melakukan pengerukan kuala sebagai langkah mitigasi.

Untuk itu, ia meminta dukungan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia agar persoalan tersebut dapat segera ditangani.[]