AS Kurangi Kontribusi Dana, PBB Pangkas 21 Persen Posisi Staf
- PBB memangkas 21 persen posisi staf untuk anggaran tahun 2026 sebagai bagian dari program efisiensi dan reformasi organisasi melalui Inisiatif UN80.
- Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut langkah tersebut dilakukan untuk membuat PBB lebih ramping, hemat biaya, dan efektif menghadapi tantangan global.
- Reformasi dilakukan di tengah tekanan pendanaan internasional, termasuk pengurangan kontribusi anggaran dari Amerika Serikat dan evaluasi ulang berbagai program PBB.
, New York — Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mulai melakukan langkah besar dalam reformasi organisasi dengan memangkas 21 persen posisi staf untuk anggaran tahun 2026. Kebijakan itu diumumkan langsung oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pidatonya di Majelis Umum PBB, Kamis (28/5).
Pemangkasan tersebut menjadi bagian dari program efisiensi dan restrukturisasi melalui Inisiatif UN80, sebuah agenda reformasi internal yang bertujuan membuat PBB lebih ramping, hemat biaya, dan efektif menghadapi tantangan global.
“Secara khusus, kami telah melakukan pemangkasan 21 persen jabatan untuk tahun 2026 – sekaligus meminimalisir dampak terhadap staf, yang difasilitasi oleh langkah yang kami mulai pada awal 2024,” kata Guterres.
Selain pengurangan posisi staf, PBB juga menggabungkan sejumlah unit kerja ke dalam sistem administrasi terpadu untuk meningkatkan efisiensi operasional organisasi.
“Kami telah menggabungkan 11 tim ke dalam platform administrasi umum yang melayani 6.000 personel di New York – dengan lima lokasi tugas tambahan akan menyusul,” ujarnya.
Langkah efisiensi tersebut diperkirakan belum berhenti pada 2026. Dalam rancangan anggaran 2027, PBB disebut akan melanjutkan pengurangan lapisan birokrasi di level senior, termasuk memangkas jabatan-jabatan pimpinan tinggi.
Guterres menyebut reformasi itu akan diperluas lagi pada anggaran 2028 sebagai bagian dari transformasi jangka panjang organisasi dunia tersebut.
Program reformasi UN80 sendiri pertama kali diluncurkan tahun lalu untuk merampingkan pengeluaran operasional PBB di tengah meningkatnya tekanan anggaran dan ketidakpastian pendanaan global.
Reformasi ini juga berlangsung di tengah pemangkasan kontribusi anggaran dari Amerika Serikat serta evaluasi ulang pendanaan berbagai program internasional oleh pemerintahan Presiden Donald Trump.
Melalui Inisiatif UN80, PBB berupaya memperkuat efektivitas organisasi dalam menangani isu perdamaian dunia, pembangunan berkelanjutan, hak asasi manusia, hingga respons terhadap konflik dan krisis global.
PBB menilai restrukturisasi diperlukan agar organisasi tetap mampu menjalankan mandat internasional secara optimal meski menghadapi keterbatasan sumber daya dan tekanan geopolitik yang terus meningkat.[]
