21 Tahun Damai Aceh, Jangan Hanya Terhenti pada Kenangan

DUA PULUH SATU TAHUN perdamaian Aceh bukan sekadar angka dalam kalender sejarah. Ia adalah hasil dari perjalanan panjang yang dibayar mahal oleh rakyat. Karena itu, peringatan damai tidak seharusnya berhenti pada seremoni, zikir, doa, atau nostalgia masa lalu. Dua puluh satu tahun damai harus menjadi momentum untuk bertanya secara jujur: ke mana Aceh hendak dibawa?

Perdamaian memang telah mengakhiri konflik bersenjata. Masyarakat Aceh kini dapat menjalani kehidupan dengan jauh lebih aman dibanding masa lalu. Tetapi damai tidak boleh hanya dimaknai sebagai ketiadaan perang. Damai yang sesungguhnya harus hadir dalam bentuk kehidupan rakyat yang lebih baik.

Jika masih banyak masyarakat kesulitan mendapatkan pekerjaan, pendidikan berkualitas belum merata, kemiskinan masih menjadi persoalan, pelayanan publik belum optimal, dan ketimpangan pembangunan masih terasa, maka pekerjaan rumah perdamaian belum selesai.

Di sinilah pentingnya refleksi 21 tahun damai.

Aceh tidak boleh terus-menerus terjebak dalam perdebatan tentang siapa yang paling berjasa atas perdamaian. Sejarah harus dihormati, tetapi sejarah tidak boleh menjadi tempat kita berhenti. Generasi hari ini membutuhkan masa depan, bukan sekadar cerita tentang masa lalu.

Perdamaian harus menjadi modal untuk membangun Aceh yang lebih produktif. Stabilitas yang telah tercipta harus dimanfaatkan untuk menarik investasi, membuka lapangan kerja, memperkuat pendidikan, mengembangkan sektor pertanian, perikanan, energi, pariwisata, serta mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.

Aceh memiliki modal yang tidak sedikit. Sumber daya alam melimpah, posisi geografis strategis, kekhususan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta sumber daya manusia yang terus berkembang. Persoalannya bukan semata-mata apa yang dimiliki Aceh, tetapi seberapa serius semua potensi itu dikelola untuk kepentingan rakyat.

Karena itu, 21 tahun damai harus menjadi titik evaluasi terhadap seluruh elemen. Pemerintah harus berani mengevaluasi kebijakan. Dunia usaha harus mengambil peran lebih besar. Perguruan tinggi tidak boleh hanya menjadi menara gading. Masyarakat sipil harus terus mengawasi. Sementara generasi muda harus diberi ruang untuk menentukan masa depan Aceh.

Tidak kalah penting, perdamaian harus diuji ketika Aceh menghadapi bencana.

Bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah Aceh menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak boleh sekadar mengejar pertumbuhan. Aceh membutuhkan pembangunan yang tangguh, memperhitungkan risiko bencana, menjaga lingkungan, dan memastikan masyarakat terdampak tidak ditinggalkan.

Pemulihan pascabencana harus menjadi momentum kebangkitan, bukan sekadar mengembalikan kondisi seperti sebelum bencana. Infrastruktur harus dibangun lebih kuat. Tata ruang harus diperbaiki. Lingkungan harus dipulihkan. Ekonomi masyarakat harus dihidupkan kembali.

Di titik ini, sinergi pemerintah pusat dan daerah menjadi mutlak. Tidak boleh ada ego sektoral. Kepentingan politik jangka pendek juga tidak boleh mengalahkan kepentingan rakyat.

Kekhususan Aceh dan kepentingan nasional bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Justru keduanya harus menjadi kekuatan yang saling melengkapi. Aceh yang aman, stabil, dan sejahtera akan menjadi kekuatan bagi Indonesia.

Karena itu, setelah 21 tahun damai, Aceh membutuhkan keberanian untuk bergerak ke tahap berikutnya: dari damai menuju maju.

Perdamaian telah memberikan ruang. Kini ruang itu harus diisi dengan kerja nyata.

Jangan biarkan 21 tahun damai hanya menjadi peringatan tahunan. Jadikan ia sebagai komitmen untuk memastikan rakyat Aceh memperoleh kehidupan yang lebih aman, adil, sejahtera, dan bermartabat.

Damai bukan garis akhir. Damai adalah awal dari perjuangan yang lebih besar: membangun Aceh yang benar-benar maju dan sejahtera.[]