DPRK dan Pemkab Aceh Selatan Sepakati 9 Lokasi WPR dan Siapkan Titik Tambahan

, Tapaktuan – Upaya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas pertambangan rakyat mulai mendapat titik terang di Kabupaten Aceh Selatan.

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Selatan menyepakati usulan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Namun, DPRK menegaskan proses tersebut tidak boleh berhenti pada sembilan lokasi yang telah diusulkan pemerintah daerah.

DPRK justru mendorong agar wilayah lain yang memiliki potensi pertambangan dan aktivitas masyarakat turut dipertimbangkan dalam pengusulan WPR.

Salah satunya kawasan Simpang Dua dan Simpang Tiga, Menggamat, Kecamatan Kluet Tengah.

Anggota DPRK Aceh Selatan dari Partai Golkar, Kamalul, mengatakan legalisasi pertambangan rakyat penting dilakukan agar masyarakat tidak terus berada dalam ketidakpastian hukum ketika mencari sumber penghidupan.

“Kita sangat mendukung usulan WPR ini demi masyarakat dalam mencari rezeki. Namun, prosesnya harus berjalan melalui mekanisme yang benar,” kata Kamalul kepada wartawan, Jumat (14/8/2026).

Menurutnya, pemerintah daerah harus memastikan wilayah yang diajukan sebagai WPR benar-benar mencerminkan kondisi dan potensi pertambangan di lapangan.

Karena itu, ia meminta Pemkab Aceh Selatan tidak hanya menjalankan proses administratif, tetapi juga melakukan pemetaan dan verifikasi terhadap kawasan lain yang berpotensi.

“Kami juga mendorong pemerintah daerah untuk menambah titik usulan baru di lokasi yang jelas memiliki potensi sumber daya alam, seperti di area Simpang Dua dan Simpang Tiga, Menggamat, Kecamatan Kluet Tengah,” ujarnya.

Kamalul menegaskan kebijakan WPR harus berpihak pada kepentingan masyarakat. Menurutnya, penetapan wilayah jangan sampai dilakukan setengah-setengah sehingga kawasan yang memiliki potensi dan selama ini menjadi sumber penghidupan warga justru tidak terakomodasi.

“Kalau usulan penetapan wilayah ini tidak benar-benar mengakomodir potensi real di lapangan demi kepentingan rakyat, lebih baik tidak dipaksakan berjalan setengah-setengah,” tegasnya.

Kluet Tengah Minta Tambang Rakyat Diberi Kepastian Hukum

Dorongan agar Kluet Tengah masuk dalam pengembangan WPR juga disampaikan Camat Kluet Tengah, Burhanuddin, S.IP.

Ia mengatakan aktivitas pertambangan rakyat secara swadaya telah berlangsung di sejumlah kawasan, termasuk Desa Alue Kejrun dan Kampung Padang.

Masyarakat, kata Burhanuddin, selama ini melakukan aktivitas penggalian secara manual. Kondisi tersebut membuat legalitas WPR dinilai penting agar aktivitas masyarakat dapat dilakukan secara aman.[]