Abdya Pertahankan Opini WTP, Bukti Komitmen Tata Kelola Keuangan Transparan
- Pemkab Aceh Barat Daya kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025 dari BPK.
- Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Aceh, Andri Yogama, kepada Bupati Abdya, Safaruddin, di Banda Aceh.
- Raihan WTP menjadi bukti komitmen Pemkab Abdya dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai standar pemerintahan.
, Blangpidie – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) kembali mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut menjadi bukti konsistensi pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.
Opini WTP merupakan predikat tertinggi yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada pemerintah daerah yang dinilai telah menyajikan laporan keuangan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025 diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Aceh, Andri Yogama, kepada Bupati Aceh Barat Daya, Dr. Safaruddin, S.Sos., M.S.P, dalam acara yang berlangsung di Banda Aceh, Kamis (4/6/2026).
Bupati Safaruddin menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah yang telah berkontribusi dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah sehingga kembali memperoleh opini terbaik dari BPK.
“Alhamdulillah, Pemkab Abdya kembali meraih Opini WTP. Ini merupakan bukti komitmen kami dalam mengelola keuangan daerah secara akuntabel dan transparan demi kesejahteraan masyarakat,” kata Safaruddin.
Menurutnya, capaian tersebut bukan sekadar prestasi administratif, melainkan juga menjadi indikator bahwa pengelolaan anggaran daerah telah berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Raihan WTP ini sekaligus mempertegas konsistensi Pemkab Abdya dalam mempertahankan standar pengelolaan keuangan yang berkualitas. Pada tahun-tahun sebelumnya, pemerintah daerah juga secara rutin memperoleh opini serupa dari BPK.[]
