Mensos: Lulusan Sekolah Rakyat Tak Boleh Menganggur
- Mensos menegaskan lulusan Sekolah Rakyat tidak boleh menganggur.
- Pemerintah siapkan jalur kuliah dan pelatihan kerja bagi lulusan.
- Sebanyak 93 gedung Sekolah Rakyat sedang dibangun di seluruh Indonesia.
, Jakarta — Pemerintah memastikan masa depan lulusan Sekolah Rakyat tetap terarah dan produktif. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa setiap lulusan program tersebut harus mampu menjadi agen perubahan di tengah masyarakat.
“Tidak boleh ada lulusan Sekolah Rakyat yang nanti katakanlah menganggur, tidak sanggup menjadi agen perubahan,” kata Saifullah Yusuf dalam acara “Menuju Satu Tahun Perjalanan Program Sekolah Rakyat: Capaian Strategis dan Sinergi Keberlanjutan”, Rabu.
Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan dua jalur utama bagi lulusan Sekolah Rakyat. Bagi yang ingin melanjutkan pendidikan, kesempatan terbuka luas ke perguruan tinggi negeri maupun swasta.
“Kalau mereka ingin kuliah, selama memiliki kemampuan, seluruh perguruan tinggi negeri sudah siap untuk menerima. Bahkan ada perguruan tinggi swasta seperti Universitas Ary Ginanjar sudah siap menerima lulusan-lulusan Sekolah Rakyat dari sekarang,” ujarnya.
Sementara itu, bagi lulusan yang memilih jalur kerja, pemerintah akan memberikan pelatihan keterampilan melalui program yang disiapkan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
“Bagi yang pintar-pintar, lulus SMP akan kita dorong untuk bisa masuk ke Sekolah Garuda,” kata Saifullah Yusuf.
Di sisi lain, pemerintah juga tengah mempercepat pembangunan infrastruktur Sekolah Rakyat di berbagai daerah. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 93 gedung permanen sedang dalam proses pembangunan.
“Sudah ada 93 gedung Sekolah Rakyat dalam proses pembangunan. Sekitar 69 persen akan tuntas di bulan Juli untuk kita jadikan proses pembelajaran pertama, sementara 24 (persen) insya Allah fungsional,” jelasnya.
Langkah ini dilakukan karena saat ini sebanyak 166 Sekolah Rakyat yang telah beroperasi masih menggunakan gedung sementara milik pemerintah pusat maupun daerah.
Sekolah Rakyat sendiri merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan.
Program ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 sebagai dasar pelaksanaan secara nasional.
