Dony A Rajes Tegaskan JKA Hak Seluruh Rakyat Aceh, Minta Pemerintah Bentuk Tim Independen Pengawas Rumah Sakit
- Dony Arega Rajes menyebut JKA merupakan hak seluruh rakyat Aceh dan polemik yang terjadi jangan sampai menyulitkan masyarakat saat berobat ke rumah sakit.
- Dony meminta Pemerintah Aceh mengevaluasi Pergub Nomor 2 Tahun 2026 yang dinilai membatasi akses layanan kesehatan dan telah direkomendasikan DPRA untuk dicabut.
- Politisi PKB itu juga mendorong pembentukan tim pengawasan independen rumah sakit agar pelayanan kesehatan berjalan transparan, adil, dan berpihak kepada masyarakat.
, Banda Aceh – Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dony Arega Rajes, menegaskan bahwa Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) merupakan hak seluruh rakyat Aceh tanpa terkecuali.
Menurut Dony, polemik yang terjadi terkait layanan kesehatan jangan sampai menyulitkan masyarakat yang ingin berobat ke rumah sakit.
“JKA itu hak untuk semua rakyat Aceh tanpa terkecuali. Polemik yang terjadi hari ini jangan sampai memberat rakyat Aceh ketika ingin berobat ke rumah sakit,” kata Dony kepada , Kamis (8/5/2026).
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Komisi I ini mengatakan persoalan layanan kesehatan harus disikapi secara jernih dan tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat. Pemerintah Aceh diminta segera duduk bersama dengan seluruh pihak terkait untuk mencari solusi terbaik demi menjamin pelayanan kesehatan tetap berjalan maksimal.
Dony juga menyinggung Pergub Nomor 2 Tahun 2026 yang dinilai membatasi hak masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan.
Menurutnya, DPRA sebelumnya telah merekomendasikan agar regulasi tersebut dicabut untuk menghindari dampak yang merugikan masyarakat.
“Terkait Pergub Nomor 2 Tahun 2026 yang membatasi hak masyarakat ingin memperoleh layanan kesehatan, secara di lembaga DPRA sudah merekomendasikan untuk dicabut,” ujarnya.
Dony meminta Pemerintah Aceh segera membuka ruang dialog untuk membahas kembali sistem pelayanan kesehatan bagi masyarakat Aceh.
“Kami meminta kepada Pemerintah Aceh untuk kembali duduk bersama membahas terkait layanan kesehatan yang diberikan kepada rakyat Aceh hari ini,” katanya.
Selain itu, Dony turut mendorong pembentukan tim pengawasan independen rumah sakit guna memastikan pelayanan kesehatan berjalan transparan, adil, dan tidak menyulitkan masyarakat pengguna JKA.
Menurutnya, pengawasan independen diperlukan agar persoalan yang terjadi tidak terus berulang dan pelayanan kesehatan tetap berpihak kepada rakyat.
Dony menegaskan, fokus utama saat ini bukan mencari siapa yang salah atau benar, melainkan memastikan masyarakat Aceh tetap mendapatkan hak pelayanan kesehatan secara layak.
“Polemik hari ini yang terjadi terkait JKA kita sedang tidak mencari siapa yang salah dan benar dalam isu yang hangat di Aceh hari ini, kepentingan layanan kesehatan rakyat Aceh hari ini lebih penting dari segalanya,” pungkasnya.[]
