Mahasiswa Aceh Singkil Desak DPRK Coret Pengadaan Mobil Dinas Bupati Rp2,6 Miliar
- Rencana pengadaan mobil dinas Bupati Aceh Singkil yang dikabarkan senilai Rp2,6 miliar menuai sorotan di tengah efisiensi anggaran.
- Mahasiswa Aceh Singkil mendesak DPRK menolak dan mencoret pengadaan tersebut karena mobil dinas yang ada disebut belum berusia 5 tahun.
- AMPAS menilai rencana belanja randis tidak sejalan dengan kondisi daerah yang masih membutuhkan anggaran untuk program prioritas, termasuk pemulihan banjir.
, Aceh Singkil — Rencana pengadaan kendaraan dinas (randis) untuk Bupati Aceh Singkil yang dikabarkan bernilai hingga Rp2,6 miliar menuai kritik publik.
Isu tersebut mencuat di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang berjalan, serta kondisi daerah yang masih membutuhkan dukungan anggaran untuk pemulihan pascabanjir.
Sorotan itu salah satunya datang dari kalangan mahasiswa. Dalam aksi damai di Gedung DPRK Aceh Singkil, Senin (9/2/2026), mahasiswa Aceh Singkil, M. Yunus, mendesak DPRK menolak rencana belanja kendaraan dinas tersebut.
“Kita mendesak DPR untuk menolak dan mencoret rencana pengadaan mobil Dinas Bupati yang di kabarkan mencapai Rp2, 6 Miliar,” kata M. Yunus saat menyampaikan orasinya.
Menurut Yunus, pengadaan mobil dinas dinilai tidak mendesak. Ia menyebut mobil dinas bupati yang tersedia saat ini belum mencapai usia lima tahun, sehingga rencana pengadaan baru dianggap tidak layak untuk direalisasikan.
Selain itu, kabar pengadaan mobil dinas tersebut disebut masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (R-APBK) Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026 yang saat ini masih dibahas antara Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) dan DPRK.
Yunus menilai, pengadaan kendaraan dinas di tengah efisiensi anggaran hanya akan menjadi pemborosan keuangan daerah.
“Katanya efesiensi tapi malah ada rencana pengadaan mobil Dinas Bupati, ini pemborosan anggaran,” tambahnya.
AMPAS: Rakyat Bangkit dari Banjir, Pemerintah Usulkan Belanja Randis
Sebelumnya, rencana pengadaan mobil dinas pejabat melalui APBK 2026 juga disorot oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Aliansi Muda Penggerak Aceh Singkil (AMPAS), Budi Harjo.
Ia menilai, angka pengadaan kendaraan dinas yang disebut mencapai lebih dari Rp2,6 miliar sangat fantastis dan tidak sejalan dengan kebutuhan mendesak masyarakat Aceh Singkil.
Sorotan itu muncul karena wilayah Aceh Singkil masih membutuhkan anggaran untuk berbagai program prioritas, terutama yang berkaitan dengan pemulihan bencana banjir.
“Saat rakyat masih berjuang bangkit dari banjir Pemerintah malah mengusulkan belanja kendaraan dinas yang bernilai miliaran rupiah,” ucap Budi Harjo, Minggu lalu (25/1/2026).
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Aceh Singkil terkait besaran angka yang valid mengenai rencana pengadaan mobil dinas bupati tersebut.[]
