Kementerian ESDM Dikabarkan Beri Izin Proyek Panas Bumi Halmahera ke Perusahaan Afiliasi Israel
- Pemerintah disebut menyerahkan WKP Telaga Ranu di Halmahera kepada PT Ormat Geothermal Indonesia, yang dikaitkan dengan Ormat Technologies.
- Konsesi panas bumi ini dinilai memunculkan pertanyaan soal konsistensi sikap politik Indonesia, terutama terkait isu Palestina.
- Masuknya proyek baru juga dikhawatirkan menambah tekanan industri di Halmahera yang sudah menghadapi ancaman deforestasi dan kerusakan ekosistem.
, Halmahera – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dikabarkan memberikan izin konsesi panas bumi di Pulau Halmahera kepada perusahaan yang disebut memiliki keterkaitan kuat dengan sistem ekonomi Israel.
Informasi tersebut mencuat setelah akun Instagram @middleeastmonitor mengunggah kabar bahwa pada 8 Januari 2026, Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Telaga Ranu resmi diserahkan kepada PT Ormat Geothermal Indonesia.
Proyek ini disebut menjadi bagian dari agenda besar transisi energi nasional menuju target Net Zero Emission 2060. Meski peralihan dari batubara ke energi bersih merupakan kebutuhan, kabar tersebut justru memunculkan pertanyaan publik: apakah transisi energi harus berjalan dengan mengorbankan konsistensi politik luar negeri dan ketahanan lingkungan?
Dalam unggahan tersebut, PT Ormat Geothermal Indonesia disebut dikendalikan oleh Ormat Technologies, perusahaan energi global yang dibangun di atas fondasi teknik, manufaktur, dan jaringan modal Israel.
Jika benar demikian, masuknya investasi tersebut dinilai tidak sekadar urusan bisnis. Sebab, aliran pendapatan dan kerja sama teknologi yang terbentuk dikhawatirkan ikut bersirkulasi dalam sistem ekonomi yang terkait dengan Israel.
Secara politis, kabar pemberian konsesi ini dipandang berpotensi melemahkan posisi tawar Indonesia saat bersuara lantang dalam isu Palestina.
Keterlibatan ekonomi dalam skala besar dinilai membawa pesan politik yang sulit dibantah: adanya celah antara retorika diplomatik dan realitas investasi.
Di luar aspek diplomasi, Halmahera juga menghadapi ancaman lingkungan yang semakin kompleks.
Pulau yang masih menyimpan kawasan hutan luas itu tengah menjadi magnet investasi global, terutama karena kekayaan mineral strategis. Salah satu proyek yang telah berjalan adalah tambang nikel raksasa untuk kebutuhan pengolahan baterai kendaraan listrik, dengan investor yang disebut didominasi dari China.
Sementara itu, modal Jepang dan Korea Selatan juga terus mengalir melalui pendanaan smelter serta pembangunan pembangkit listrik captive untuk mengamankan akses mineral.
Kehadiran konsesi panas bumi Ormat dinilai akan menambah jejak industri jangka panjang di atas ekosistem yang sudah jenuh oleh tekanan pembangunan.
Akumulasi proyek-proyek besar tersebut disebut berpotensi mempercepat deforestasi, memperbesar tekanan terhadap wilayah pesisir, dan menimbulkan risiko nyata bagi masyarakat lokal.
Warga yang hidup di sekitar kawasan industri dinilai dipaksa beradaptasi dengan perubahan ekonomi dan sosial yang berlangsung cepat, tanpa ruang perlindungan yang memadai.
Kondisi ini menempatkan Indonesia pada pilihan yang tidak sederhana: mengejar target energi bersih dengan risiko menabrak prinsip politik dan diplomasi, atau tetap konsisten menjaga marwah sikap luar negeri sekaligus mempertahankan kelestarian lingkungan terakhir di Timur Indonesia.[]
