Ke Mana Sikap Indonesia dalam Konflik AS–Israel vs Iran?
KONFLIK TERBUKA antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran bukan sekadar perang regional. Ia telah menjelma menjadi ujian serius bagi posisi politik luar negeri banyak negara, termasuk Indonesia. Di tengah eskalasi yang terus meningkat sejak serangan 28 Februari 2026, pertanyaan mendasar muncul: ke mana arah sikap Indonesia?
Sebagai negara dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, Indonesia tidak bisa sekadar menjadi penonton. Namun, dalam praktiknya, sikap yang diambil sering kali terlihat berada di antara tekanan global dan konsistensi nilai historis yang telah lama dijaga.
Sejak era Soekarno, dukungan Indonesia terhadap Palestina bukan hanya retorika, melainkan bagian dari identitas politik luar negeri. Indonesia berdiri di garis depan dalam menolak kolonialisme dan mendukung kemerdekaan bangsa-bangsa tertindas.
Dukungan ini kemudian diperkuat dalam berbagai forum internasional, termasuk di Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana Indonesia konsisten mengecam agresi Israel terhadap Palestina.
Namun, konflik kali ini berbeda. Iran—yang menjadi aktor utama dalam eskalasi terbaru—bukanlah Palestina. Hal ini memunculkan dilema: apakah Indonesia harus mendukung Iran sebagai bagian dari “poros anti-Israel”, atau tetap menjaga jarak demi stabilitas diplomatik?
Media massa global cenderung membingkai konflik ini dalam dua kutub besar. Media Barat banyak menyoroti Iran sebagai ancaman stabilitas, sementara sebagian media di Timur Tengah menggambarkan Iran sebagai kekuatan penyeimbang terhadap dominasi Israel dan sekutunya.
Di Indonesia, narasi media pun terbelah. Sebagian menekankan pentingnya menjaga netralitas dan stabilitas ekonomi, terutama karena dampak konflik terhadap harga energi global. Sementara lainnya mendorong pemerintah untuk lebih tegas dalam mengecam blok AS-Israel.
Polarisasi ini memperlihatkan bahwa opini publik tidak lagi tunggal. Ada tarik-menarik antara idealisme dan pragmatisme.
Sejumlah akademisi hubungan internasional menilai Indonesia seharusnya tetap berpegang pada prinsip bebas aktif, namun dengan pendekatan yang lebih strategis. Menurut mereka, Indonesia tidak perlu terjebak dalam aliansi blok mana pun, melainkan mendorong diplomasi damai.
Pengamat militer, di sisi lain, melihat konflik ini sebagai bagian dari perebutan kontrol geopolitik, terutama terkait Selat Hormuz—jalur vital energi dunia. Keterlibatan langsung atau dukungan terbuka terhadap salah satu pihak dinilai berisiko tinggi bagi stabilitas nasional.
Beberapa analis juga mengingatkan bahwa konflik ini bisa meluas menjadi perang terbuka yang melibatkan banyak negara. Dalam konteks ini, posisi netral aktif—dengan fokus pada diplomasi dan kemanusiaan—dinilai sebagai pilihan paling rasional.
Di dalam negeri, muncul dua arus besar.
Kelompok pertama berpendapat Indonesia harus tegas menolak agresi dan menunjukkan keberpihakan moral, sebagaimana sejarah dukungan terhadap Palestina. Mereka melihat konflik ini sebagai bagian dari ketidakadilan global yang harus dilawan.
Sementara kelompok kedua menilai Indonesia perlu lebih realistis. Dalam dunia yang saling terhubung secara ekonomi, langkah konfrontatif terhadap kekuatan besar seperti AS berpotensi merugikan kepentingan nasional, termasuk investasi dan stabilitas ekonomi.
Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, arah kebijakan luar negeri Indonesia menjadi sorotan. Kedekatan diplomatik dengan Amerika Serikat dinilai sebagian kalangan sebagai langkah pragmatis untuk menjaga stabilitas dan kerja sama strategis.
Namun, kritik juga muncul dari berbagai pihak yang menilai bahwa pendekatan tersebut berpotensi mengaburkan konsistensi sikap Indonesia terhadap isu-isu keadilan global, khususnya Palestina. Kekhawatiran ini mencerminkan adanya jurang antara ekspektasi publik dan realitas politik.
Di sisi lain, pemerintah tentu menghadapi tekanan kompleks—mulai dari keamanan regional, ekonomi global, hingga dinamika geopolitik yang terus berubah. Menyederhanakan kebijakan luar negeri hanya sebagai “pro” atau “kontra” jelas tidak cukup.
Dalam situasi seperti ini, Indonesia memiliki peluang untuk memainkan peran sebagai mediator atau jembatan diplomasi. Dengan reputasi sebagai negara Muslim terbesar dan tradisi non-blok, Indonesia sebenarnya memiliki posisi strategis untuk mendorong dialog.
Alih-alih terjebak dalam konflik, Indonesia bisa memperkuat peran di jalur kemanusiaan, mendorong gencatan senjata, serta menginisiasi forum internasional untuk meredakan ketegangan.
Konflik AS–Israel vs Iran bukan hanya soal perang, tetapi juga ujian bagi identitas politik luar negeri Indonesia. Apakah tetap konsisten pada prinsip keadilan global, atau beradaptasi dengan realitas geopolitik?
Jawabannya mungkin tidak hitam-putih. Namun satu hal yang pasti, Indonesia harus memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tidak mengorbankan nilai dasar yang telah diperjuangkan selama puluhan tahun—yakni kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan bagi semua bangsa.[]
