ADVERTISEMENT

17 Pejabat Abdya Dilantik, Wabup Minta OPD Tinggalkan Ego Sektoral

Wakil Bupati Aceh Barat Daya Zaman Akli mengambil sumpah 17 pejabat administrator dan pengawas di lobi Kantor Bupati Abdya, Blangpidie, Rabu (4/3/2026). [Foto: Fitria Maisir/INISIATIF.CO].
Ringkasan Berita
  • Wakil Bupati Aceh Barat Daya Zaman Akli melantik 17 pejabat administrator dan pengawas berdasarkan SK Bupati Nomor 185 Tahun 2026 di Kantor Bupati Abdya.
  • Pelantikan disebut sebagai langkah strategis memperkuat tata kelola birokrasi berbasis sistem merit, kompetensi, integritas, dan rekam jejak kinerja.
  • Pemkab Abdya berharap penyegaran struktur OPD mempercepat reformasi birokrasi dan menghadirkan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Inisiatif Logo, Blangpidie Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) melantik 17 pejabat administrator dan pengawas, Rabu (4/3/2026). Prosesi pengambilan sumpah jabatan dipimpin langsung Wakil Bupati Abdya, Zaman Akli, di lobi Kantor Bupati.

Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 185 Tahun 2026 tertanggal 3 Maret 2026. Sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah, staf ahli, para asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta tamu undangan turut hadir dalam acara yang berlangsung khidmat itu.

ADVERTISEMENT

Zaman menegaskan, pelantikan bukan sekadar agenda rutin kepegawaian. Ia menyebut langkah itu sebagai bagian dari strategi memperkuat tata kelola birokrasi agar lebih profesional, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Pelantikan hari ini bukan hanya pergantian jabatan secara administratif. Ini langkah memperkuat mesin birokrasi agar kerja lebih cepat, tepat, dan berdampak langsung kepada masyarakat. Jalankan amanah dengan integritas dan tanggung jawab,” kata Zaman dalam sambutannya.

ADVERTISEMENT

Menurutnya, seluruh pejabat yang dilantik telah melalui mekanisme dan prosedur sesuai peraturan perundang-undangan dengan menekankan sistem merit berbasis kompetensi, kualifikasi, integritas, dan rekam jejak kinerja.

“Kita tempatkan saudara-saudari di posisi ini karena kapasitas dan kemampuan, bukan kebetulan atau kedekatan. Maka jawab kepercayaan ini dengan kerja nyata,” ujarnya.

ADVERTISEMENT

Ia menekankan peran strategis pejabat administrator dan pengawas sebagai penghubung antara kebijakan pimpinan daerah dan implementasi teknis di lapangan. Kinerja di level tersebut, kata dia, sangat menentukan cepat atau lambatnya pelayanan publik serta efektif tidaknya program pembangunan.

“Cepat atau lambatnya pelayanan, terasa atau tidaknya kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, bergantung pada kinerja saudara di masing-masing OPD,” katanya.

Zaman juga mengingatkan agar seluruh OPD bekerja kolaboratif dan menghindari ego sektoral. Ia meminta setiap program berjalan dalam satu visi pembangunan daerah.

ADVERTISEMENT

“Kita harus bekerja dalam satu barisan. Tidak boleh ada program yang berjalan sendiri-sendiri tanpa arah jelas. Semua harus mendukung visi pembangunan Aceh Barat Daya,” ujarnya.

Pelantikan yang berlangsung pada bulan suci Ramadan turut menjadi sorotan dalam sambutan tersebut. Zaman mengajak aparatur sipil negara menjadikan Ramadan sebagai momentum penguatan nilai moral dan spiritual dalam menjalankan tugas.

“Ramadan harus menguatkan integritas dan kedisiplinan kita. Jadikan jabatan ini sebagai ladang pengabdian. ASN harus menjadi teladan dalam etos kerja, akhlak, dan komitmen pelayanan,” katanya.

Ia menambahkan, jabatan bersifat sementara, sedangkan integritas dan kinerja menjadi ukuran profesionalisme seorang aparatur.

“Hari ini kita dilantik, esok bisa saja digantikan. Jangan sandarkan harga diri pada jabatan, tetapi pada integritas dan kinerja,” ujarnya.

Adapun 17 pejabat yang dilantik berasal dari sejumlah OPD strategis. Di antaranya Asmaul Husna sebagai Kepala Bagian Tata Usaha UPTD RSUD Teungku Peukan Aceh Barat Daya; Iwan Mustika sebagai Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; serta Junaidi Abdullah sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Dayah.

Selain itu, Safrizal sebagai Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Mukhsin sebagai Kepala Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Syafrul sebagai Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; serta Said Alwi sebagai Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga.

Nama lainnya yakni Yuliadi Saska sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Santri dan Pembinaan SDM; Darma Musliandi sebagai Kepala Bidang Bina Marga; Musliadi sebagai Kepala Bidang Bina Konstruksi; Azmi Kamal sebagai Kepala Bidang Cipta Karya; Ratno Juarsa sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Air; dan Insun Kesuma Wijaya sebagai Kepala Bidang Penataan Ruang.

Untuk jabatan pengawas, Hamzirwana dilantik sebagai Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas PUPR; Fajar Ayu Syafriani sebagai Kepala Bidang Lingkungan Hidup; Ikhsan sebagai Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pembinaan Pendidikan Dasar; serta Hartati sebagai Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Setia.

Acara ditutup dengan penandatanganan berita acara dan pemberian ucapan selamat dari Wakil Bupati serta para undangan.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya berharap penyegaran struktur organisasi tersebut mampu mempercepat reformasi birokrasi dan menghadirkan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel.

“Bekerjalah dengan hati, dengan visi yang jelas, dan dengan orientasi hasil. Masyarakat menaruh harapan besar kepada kita semua,” kata Zaman.

Editor : Yurisman
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
inisiatifberdampak
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Tutup