ADVERTISEMENT

Wabup Abdya Geram, Banyak Pejabat Absen Tanpa Alasan di Rapat Paripurna DPRK

Wakil Bupati Abdya, Zaman Akli, menyampaikan teguran keras terhadap rendahnya disiplin pejabat saat Rapat Paripurna DPRK Abdya, Kamis (2/4/2026). [Foto: Fitria Maisir/INISIATIF.CO].
Ringkasan Berita
  • Wabup Abdya Zaman Akli menyoroti banyaknya pejabat yang absen tanpa alasan dalam rapat paripurna DPRK.
  • Ia mengkritik pola kerja aparatur yang dinilai tidak konsisten dan hanya aktif saat pimpinan hadir.
  • Wabup meminta pejabat yang tidak mampu menjalankan tugas untuk mengundurkan diri.

Inisiatif Logo, Blangpidie – Suasana Rapat Paripurna DPRK Aceh Barat Daya (Abdya), Kamis (2/4/2026), mendadak memanas.

Wakil Bupati Abdya, Zaman Akli, meluapkan kegeramannya setelah mendapati banyak pejabat tidak hadir tanpa alasan jelas dalam forum resmi tersebut.

ADVERTISEMENT

Dalam rapat yang membahas pembukaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 serta penyampaian hasil reses DPRK Tahun 2026 itu, Zaman Akli secara terbuka menyoroti rendahnya disiplin aparatur, khususnya kepala SKPK yang absen tanpa keterangan, bahkan tanpa mengutus perwakilan.

“Ini pemandangan apa. Seperti hari ini, banyak Kepala SKPK yang tidak hadir. Dewan yang merupakan representasi rakyat saja tidak hadir, siapa lagi yang mereka hargai,” tegasnya.

ADVERTISEMENT

Tak hanya soal kehadiran, Wabup juga menguliti pola kerja aparatur yang dinilai tidak konsisten. Ia menyebut, sejumlah pejabat hanya terlihat aktif saat Bupati berada di tempat, namun kinerjanya menurun ketika pimpinan tidak berada di lokasi.
“Kalau na bupati let-lot, seakan hana peu mat le. Kalau hana bupati kerja asai kaleuh tanggong jaweb mantong,” ujarnya, menggambarkan kondisi yang menurutnya sudah melampaui batas kewajaran.

Menurut Akli, sikap tersebut mencerminkan rendahnya tanggung jawab dalam menjalankan amanah jabatan, sekaligus mencoreng wibawa pemerintahan daerah di mata publik.

ADVERTISEMENT

Ia pun tidak segan melayangkan peringatan keras kepada pejabat yang merasa tidak mampu mengemban tugas. Bahkan, secara terbuka ia meminta agar mereka memilih mundur daripada mempertahankan jabatan tanpa kinerja yang jelas.

“Kalau ada pejabat yang merasa jabatan yang diberikan itu terlalu berat, saya minta buat surat mundur. Mundur saja,” pungkasnya.[]

Editor : Yurisman
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
inisiatifberdampak
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Tutup