UNDP: Penggunaan AI untuk Militer Bisa Jadi Ancaman Korban Massal
, Jakarta — Kekhawatiran global terhadap perkembangan kecerdasan buatan (AI) kembali mengemuka setelah Kepala Ekonom Biro Regional Asia-Pasifik UNDP, Philip Schellekens, mengingatkan potensi bahaya penggunaan AI untuk tujuan militer.
Ia menegaskan bahwa teknologi ini dapat menimbulkan ancaman eksistensial hingga memicu korban massal jika tidak diawasi dengan ketat.
Peringatan tersebut disampaikan Schellekens dalam pengarahan di Jenewa pada Selasa (2/12/2025), seiring dengan rilis laporan terbaru UNDP terkait risiko AI dalam memperparah ketimpangan antarnegara.
Laporan itu mengkaji tidak hanya aspek ekonomi, tetapi juga peran AI dalam persenjataan modern dan dampaknya terhadap keamanan global.
“AI memang ditampilkan sebagai peluang eksistensial—mampu membantu manusia menghadapi ancaman besar seperti perubahan iklim dan percepatan riset medis,” ujar Schellekens.
“Namun, di sisi lain, AI juga membawa ancaman eksistensial, termasuk dalam aplikasi militer yang dapat memicu korban massal,” tambahnya.
Menurutnya, tanpa pengelolaan dan regulasi yang bertanggung jawab, teknologi AI berisiko berubah menjadi kekuatan destruktif yang melampaui kontrol manusia.
UNDP menyoroti bahwa revolusi AI berpotensi memperlebar jurang ketimpangan antara negara maju dan berkembang. Penguasaan teknologi tinggi di negara tertentu dapat menciptakan ketidakseimbangan ekonomi dan kekuatan, terlebih jika AI digunakan untuk pengembangan senjata atau sistem pertahanan otomatis.
Risiko tersebut membuat pengawasan internasional menjadi sangat mendesak.
PBB Sudah Berulang Kali Mengeluarkan Peringatan
Pada Januari lalu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres secara tegas menyebut AI yang tidak terkendali sebagai ancaman eksistensial, sejajar dengan bahaya perubahan iklim dan senjata nuklir.
Sementara itu, pada November, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Türk, mengingatkan bahwa penggunaan AI generatif secara masif oleh perusahaan teknologi dapat memunculkan pelanggaran HAM baru.
Ia bahkan menyebut risiko tersebut sebagai kemunculan “Frankenstein modern”.
Peringatan berulang dari tubuh PBB menunjukkan bahwa meskipun AI memberi manfaat besar, aspek keamanannya masih menjadi persoalan serius yang harus dibahas secara global.
Schellekens menegaskan bahwa dunia membutuhkan tata kelola AI yang jelas, etis, dan bertanggung jawab. Tanpa pengawasan yang kuat, teknologi yang dirancang untuk membantu manusia justru dapat digunakan untuk merusak.
UNDP menyerukan kolaborasi internasional dalam merumuskan standar pengamanan teknologi AI, terutama yang berkaitan dengan militerisasi, pengawasan massal, dan potensi penyalahgunaannya.[]
