Trump Tunda Serangan ke Iran hingga 6 April, Negosiasi dan Tekanan Selat Hormuz Jadi Taruhan

, Washington — Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali memundurkan batas waktu rencana serangan terhadap jaringan listrik Iran hingga 6 April 2026.

Keputusan ini diambil di tengah klaim adanya kemajuan dalam negosiasi untuk mengakhiri konflik, meski hal tersebut dibantah oleh pihak Iran.

Pengumuman tersebut disampaikan Trump melalui akun media sosialnya pada Kamis waktu setempat, sekaligus menegaskan penundaan selama 10 hari.

“Sesuai permintaan Pemerintah Iran, pernyataan ini mewakili bahwa saya menghentikan sementara periode penghancuran Pembangkit Energi selama 10 hari hingga Senin, 6 April 2026, pukul 20.00 Waktu Bagian Timur,” tulis Trump.

“Pembicaraan sedang berlangsung dan, meskipun ada pernyataan keliru yang disampaikan oleh Media Berita Palsu, dan lainnya, semuanya berjalan dengan baik.”

Penundaan ini menjadi yang kedua dalam sepekan terakhir, setelah sebelumnya Trump mengancam akan menyerang pembangkit listrik Iran jika akses ke Selat Hormuz tidak dibuka dalam waktu 48 jam.

Namun, ancaman tersebut tidak direspons Iran dengan membuka jalur, melainkan dengan peringatan balasan. Teheran mengultimatum akan menyerang fasilitas energi dan instalasi penyulingan air di negara-negara Teluk yang menjadi sekutu AS.

Ketegangan yang terus berubah-ubah ini turut mengguncang pasar keuangan global. Bursa saham Amerika Serikatmencatat penurunan signifikan, dengan indeks S&P 500 turun 1,7 persen, Dow Jones merosot 469 poin, dan Nasdaq anjlok 2,4 persen.

Ketidakpastian kebijakan dan arah perang dinilai menjadi faktor utama gejolak tersebut. Investor global kini mencermati apakah konflik akan berujung pada diplomasi atau justru eskalasi militer yang lebih luas.

Di sisi lain, para ahli hukum internasional mulai menyoroti potensi pelanggaran hukum perang. Serangan terhadap infrastruktur sipil seperti jaringan listrik dinilai dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang berdasarkan Konvensi Jenewa.

Di tengah wacana diplomasi, Gedung Putih justru terus meningkatkan kehadiran militer di kawasan Timur Tengah. Pentagon dilaporkan bersiap mengerahkan tambahan sekitar 1.000 pasukan dari Divisi Lintas Udara ke-82, setelah sebelumnya sekitar 5.000 Marinir telah dikirim ke kawasan tersebut.

Secara total, jumlah pasukan AS di Timur Tengah kini diperkirakan melampaui 50.000 personel.

Langkah ini memicu spekulasi bahwa AS tengah mempersiapkan opsi militer lebih luas, termasuk kemungkinan operasi darat terbatas untuk mengamankan Selat Hormuz atau merebut Pulau Kharg—salah satu pusat utama industri minyak Iran.

Pakar pertahanan memperingatkan bahwa skenario tersebut berisiko tinggi dan dapat berujung pada perang berkepanjangan.

“Ya, kita bisa melakukannya, tapi pertanyaannya adalah apakah kita bisa melakukannya? Itu — haruskah kita melakukannya? Dan jalan keluar terbaik adalah melalui diplomasi. Saya tahu ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, namun diplomasi dan negosiasi hanya akan berhasil jika kedua belah pihak mau berkompromi,” kata Mick Mulroy.

Sinyal Negosiasi dari Selat Hormuz

Di tengah ketegangan, Trump menyebut Iran mulai menunjukkan sinyal positif dengan mengizinkan beberapa kapal tanker berbendera Pakistan melintasi Selat Hormuz.

Langkah ini dianggap sebagai indikasi awal adanya ruang kompromi dalam negosiasi yang sedang berlangsung.

“Yah, saya rasa kita berurusan dengan orang yang tepat,” kata Trump.[]