RKPA 2027 Dibahas, Sekda Aceh Tekankan Pemulihan Pascabencana dan Ekonomi
- Sekda Aceh membuka forum RKPA 2027 dan menegaskan pentingnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.
- Pemerintah Aceh fokus pada pemulihan pascabencana dengan 10 prioritas pembangunan strategis.
- Tantangan utama meliputi pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan stabilitas inflasi daerah.
, Banda Aceh — Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, secara resmi membuka Forum Konsultasi Publik terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2027 di Hotel Grand Nanggroe, Rabu (8/4/2026).
Dalam sambutannya, Sekda menegaskan bahwa forum konsultasi publik merupakan tahapan krusial dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Ia menekankan bahwa forum ini tidak sekadar formalitas, melainkan menjadi ruang strategis untuk menjembatani kebutuhan masyarakat dengan arah kebijakan pemerintah.
“Forum ini menjadi sarana menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan kebijakan nasional, sehingga tercipta sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah,” ujar M. Nasir.
Menurutnya, forum ini juga membuka ruang bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan konstruktif. Hal tersebut penting guna menghindari potensi tumpang tindih program, ketidaktepatan sasaran, hingga penyusunan indikator kinerja yang kurang relevan.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa RKPA Tahun 2027 memiliki peran strategis sebagai penghubung antara rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan rencana kerja pemerintah nasional. Karena itu, konsistensi dan keselarasan perencanaan menjadi kunci agar implementasi pembangunan berjalan efektif di lapangan.
Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Aceh mengusung tema pembangunan tahun 2027, yakni percepatan pemulihan pascabencana melalui pembangunan yang tangguh dan berkelanjutan. Tema ini diterjemahkan ke dalam sepuluh prioritas utama, mulai dari penguatan syariat Islam, penurunan angka kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, transformasi digital, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia serta lingkungan hidup.
Namun demikian, M. Nasir mengakui masih adanya sejumlah tantangan pembangunan yang dihadapi Aceh. Hingga 2025, pertumbuhan ekonomi Aceh secara kumulatif tercatat sebesar 2,97 persen, yang dipengaruhi oleh faktor bencana alam pada akhir tahun lalu. Sementara itu, target pertumbuhan ekonomi pada 2029 dipatok mencapai 6,6 persen.
Di sisi lain, tingkat kemiskinan per September 2025 masih berada di angka 12,22 persen. Pemerintah menargetkan angka tersebut turun menjadi kisaran 6,39 hingga 7,39 persen pada 2029. Ia menegaskan, capaian itu membutuhkan intervensi terarah melalui program perlindungan sosial serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Sekda juga mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi daerah, di tengah inflasi tahunan yang mencapai 5,31 persen hingga Maret 2026. Penguatan ekonomi kerakyatan melalui koperasi dan program strategis lainnya dinilai menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai daerah yang rawan bencana, Aceh juga dituntut mampu mengintegrasikan perencanaan pembangunan dengan dokumen penanggulangan bencana, termasuk rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
“Pembangunan ke depan harus adaptif terhadap risiko, agar tidak hanya mendorong pertumbuhan, tetapi juga melindungi masyarakat dan aset daerah,” katanya.
Di akhir sambutannya, M. Nasir mengajak seluruh peserta forum untuk berperan aktif memberikan masukan demi melahirkan kebijakan yang tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.[]
