Kasyful Wara Minta SKPK Abdya Proaktif, Jangan Hanya Tunggu Program Bupati
- Kasyful Wara meminta SKPK Abdya tidak pasif dan harus aktif menjemput program ke provinsi dan pusat.
- Ia menekankan pentingnya keseimbangan pembangunan fisik dan nonfisik, termasuk penguatan SDM dan UMKM.
- Kasyful juga menyoroti perlunya pemahaman visi misi kepala daerah serta komunikasi yang baik kepada publik.
, Blangpidie – Kritik terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) kembali mencuat dalam Rapat Paripurna DPRK Aceh Barat Daya (Abdya), Selasa (2/4/2026).
Anggota DPRK dari Partai Gerindra, Kasyful Wara, menegaskan pentingnya peran aktif SKPK dalam mendorong pembangunan daerah, tanpa hanya bergantung pada kebijakan kepala daerah.
Dalam rapat yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 serta penyampaian hasil reses tersebut, Kasyful menyoroti masih rendahnya inisiatif sejumlah kepala SKPK dalam menjalankan program pembangunan.
“Jangan hanya menunggu program dari bupati. Kepala SKPK juga harus aktif mencari, menjemput, dan melobi program ke pemerintah provinsi maupun pusat, kemudian disinergikan dengan kebijakan daerah,” tegas Kasyful.
Ia menilai, sikap pasif tersebut berpotensi menghambat percepatan pembangunan di Abdya, terutama dalam upaya memperluas akses program dan anggaran dari luar daerah.
Selain itu, Kasyful juga menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan fisik dan nonfisik. Menurutnya, pembangunan daerah tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga menyangkut peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan penguatan ekonomi masyarakat, termasuk sektor UMKM.
“Pembangunan daerah tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga pembangunan nonfisik seperti peningkatan kualitas SDM dan penguatan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Ia mengapresiasi langkah pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati Safaruddin dan Wakil Bupati Zaman Akli yang mulai memberi perhatian pada sektor nonfisik. Namun, Kasyful mengingatkan bahwa dampak dari program tersebut tidak bisa dirasakan dalam waktu singkat.
“Kita perlu memahami bahwa dampak pembangunan nonfisik tidak langsung terlihat. Biasanya baru terasa dalam dua hingga tiga tahun atau bahkan lebih. Ini yang harus dijelaskan dengan baik kepada publik,” jelasnya.
Menurutnya, kurangnya komunikasi dari perangkat daerah terkait capaian pembangunan nonfisik dapat memicu persepsi negatif di tengah masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
Tak hanya itu, Kasyful juga menyoroti masih adanya kepala SKPK yang belum sepenuhnya memahami visi dan misi kepala daerah. Padahal, hal tersebut merupakan fondasi utama dalam menyusun dan menjalankan program kerja yang selaras dengan arah pembangunan daerah.
“Seharusnya seluruh SKPK memahami dengan baik target dan visi misi kepala daerah, sehingga program yang dijalankan bisa sejalan dan terarah,” kata dia.
Ia berharap ke depan SKPK di Abdya dapat lebih optimal, tidak hanya dalam hal pelaksanaan program, tetapi juga dalam komunikasi, inisiatif, serta kemampuan menjalin sinergi lintas pemerintahan demi percepatan pembangunan daerah.[]
