MPR RI ke Aceh, Wagub Minta Jadup Huntara dan Pemulihan Ekonomi Dipercepat

, Banda Aceh — Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah meminta pemerintah pusat mempercepat penyaluran berbagai bantuan serta program pemulihan bagi korban banjir dan longsor yang telah melanda Aceh lebih dari dua bulan terakhir.

Permintaan itu disampaikan Fadhlullah saat menerima kunjungan pimpinan dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (10/2/2026). Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka penyerahan bantuan untuk delapan kabupaten yang terdampak paling parah.

Delapan daerah tersebut meliputi Aceh Utara, Bireuen, Gayo Lues, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Pidie Jaya, Bener Meriah, dan Aceh Tengah.

Dalam pertemuan itu hadir Ketua MPR RI Ahmad Muzani, para Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto, Hidayat Nur Wahid, Eddy Soeparno, Edhie Baskoro Yudhoyono, serta Abcandra Muhammad Akbar Supratman.

Dari jajaran Pemerintah Aceh hadir Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Nasir, serta para bupati dan wakil bupati dari delapan daerah terdampak.

69 Ribu Jiwa Masih Mengungsi

Fadhlullah mengatakan, bencana banjir dan longsor di Aceh sudah berlangsung lebih dari dua bulan. Pemerintah, kata dia, terus melakukan penanganan dan pemulihan di berbagai sektor.

Saat ini, pemerintah mencatat masih ada 17 ribu kepala keluarga atau 69 ribu jiwa yang mengungsi. Meski jumlahnya berangsur berkurang karena sebagian warga mulai kembali ke rumah atau menempati hunian sementara.

“Kami harap dana bantuan dari Kemensos dipercepat, di antaranya jadup bagi yang tinggal di huntara, dana perabotan, dan dana pemulihan ekonomi. Harapan kami bisa secepat mungkin, kalau bisa sebelum meugang puasa,” kata Fadhlullah.

Selain bantuan sosial, Fadhlullah juga menekankan pentingnya percepatan penanganan sektor lain yang menjadi sumber penghidupan warga, seperti sawah dan kebun yang rusak akibat bencana.

Dalam kesempatan yang sama, Fadhlullah juga meminta percepatan realisasi bantuan 1.455 ekor sapi meugang yang sebelumnya dijanjikan Presiden.

Tak hanya itu, ia juga menyampaikan permintaan strategis terkait beban anggaran daerah, yakni agar iuran BPJS Kesehatan bagi sekitar 500 ribu warga Aceh yang selama ini ditanggung Pemerintah Aceh melalui program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dapat dialihkan pembiayaannya ke APBN.

Skema yang diminta adalah melalui PBI JK, mengingat Pemerintah Aceh sedang fokus pada penanganan bencana.

“Kami harap dengan kedatangan bapak-bapak dari MPR RI segala hal yang dibutuhkan Aceh bisa lebih cepat,” ujarnya.

Mendagri: Data Valid Kunci, BPS Diminta Percepat Validasi

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyebut, sejak pembentukan satgas rehabilitasi dan rekonstruksi pada 8 Januari 2026, sejumlah sektor mulai menunjukkan pemulihan.

Pemulihan tersebut mencakup pemerintahan, layanan publik, pendidikan, akses darat, hingga aktivitas ekonomi dan sosial.

Meski demikian, data pemerintah pusat masih mencatat terdapat sekitar 74 ribu pengungsi di Aceh.

Menurut Tito, salah satu solusi utama adalah percepatan pemberian uang pengganti bagi warga dengan rumah rusak ringan, sedang, dan berat. Ia meminta pemerintah daerah segera menyerahkan data penerima dan menekankan pentingnya validasi data oleh BPS.

“Data yang valid jadi kunci, karena kita tidak ingin di kemudian hari diperiksa,” katanya.

Muzani: “Sakit Aceh adalah Sakit Kami”

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari komunikasi dirinya dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf terkait penanganan bencana besar yang terjadi di Aceh.

Muzani menyebut, Gubernur Aceh menyampaikan perlunya pembentukan badan rehabilitasi dan rekonstruksi serta keterbatasan keuangan daerah dalam menangani hunian sementara dan keberlanjutan pekerjaan warga terdampak.

“Semua yang disampaikan sudah kami sampaikan kepada presiden. Apa yang terjadi di Aceh adalah bagian yang kami rasakan, sakit Aceh adalah sakit kami,” ujar Muzani.

Terkait permintaan Wagub, Muzani menyatakan pihaknya akan memperjuangkan penghapusan sementara barcode BBMdengan membicarakannya bersama Pertamina. Ia juga mengupayakan agar sekitar 500 ribu peserta JKA dapat ditanggung APBN.

Sementara soal sapi meugang, Muzani menyebut akan dicarikan jalan keluar tidak hanya bagi korban banjir, tetapi juga masyarakat Aceh lainnya.

MPR Serahkan 15 Ribu Paket Sembako dan Paket Ibadah

Dalam kunjungan tersebut, MPR RI menyerahkan bantuan berupa 15 ribu paket sembako yang berisi mi instan, minyak goreng, teh, biskuit, minyak kayu putih, popok, dan pembalut perempuan.

Selain itu, turut diserahkan paket ibadah untuk menyambut bulan puasa, berupa sajadah, kain sarung, baju, mukena, dan Al-Qur’an