Efek Perang, Hampir Separuh Warga AS Salahkan Kebijakan Trump atas Kenaikan Harga Bensin

, Washington – Hampir separuh warga Amerika Serikat menilai kebijakan Presiden Donald Trump menjadi penyebab meningkatnya harga bensin di negara tersebut pada 2026. Hal itu terungkap dalam hasil jajak pendapat yang dilaporkan Axios, Kamis (12/3/2026), berdasarkan survei yang dilakukan lembaga riset Morning Consult.

Hasil survei tersebut menunjukkan 74 persen warga Amerika menyatakan harga bensin mengalami kenaikan sepanjang tahun 2026. Dari jumlah itu, 48 persen responden menyalahkan pemerintahan Presiden Donald Trumpsebagai pihak yang bertanggung jawab atas lonjakan harga energi tersebut.

Sementara itu, sebagian responden lainnya memiliki pandangan berbeda mengenai penyebab kenaikan harga bahan bakar di Amerika Serikat.

Sebanyak 16 persen responden menyalahkan perusahaan minyak dan gas, kemudian 13 persen menyebut faktor kekuatan pasar global, sedangkan 11 persen responden menunjuk mantan Presiden AS Joe Biden sebagai penyebab meningkatnya harga bensin.

Survei tersebut dilakukan secara daring pada Rabu dengan melibatkan 1.002 orang dewasa di Amerika Serikat. Menurut laporan tersebut, survei memiliki margin kesalahan sekitar tiga poin persentase.

Data terbaru menunjukkan harga bahan bakar di Amerika Serikat memang mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir.

Pada 12 Maret, rata-rata harga bensin di negara tersebut tercatat mencapai 3,6 dolar AS per galon (sekitar Rp61 ribu). Angka tersebut meningkat dari 2,9 dolar AS per galon (sekitar Rp49 ribu) sebelum terjadinya serangan Amerika Serikat terhadap Iran.

Seperti diketahui, Amerika Serikat bersama Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran, termasuk di Teheran, pada 28 Februari. Serangan tersebut dilaporkan menimbulkan kerusakan serta korban sipil.

Iran kemudian melakukan serangan balasan ke wilayah Israel serta sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah.

Ketegangan tersebut turut berdampak pada jalur distribusi energi dunia. Pengiriman energi melalui Selat Hormuz, salah satu jalur utama perdagangan minyak global, dilaporkan hampir terhenti akibat konflik tersebut.

Namun demikian, Menteri Energi Amerika Serikat Chris Wright sebelumnya menyatakan bahwa gangguan distribusi energi di Selat Hormuz hanya bersifat sementara.

Pejabat tersebut juga menilai kenaikan harga energi merupakan konsekuensi yang harus dihadapi dalam situasi geopolitik saat ini.

Ia menyebut lonjakan harga energi sebagai “harga kecil” yang harus dibayar untuk operasi militer yang menurutnya “akan mengubah arah sejarah.”

Perkembangan konflik di Timur Tengah serta dampaknya terhadap harga energi global terus menjadi perhatian masyarakat dan pasar internasional.[]