Bupati Safaruddin: Sikap Plt Kacabdin Pendidikan Abdya Tak Cerminkan Pemimpin Dunia Pendidikan
- Bupati Abdya Safaruddin menilai sikap Plt Kacabdin Pendidikan Aceh Wilayah Abdya tidak mencerminkan pemimpin pendidikan, terutama karena dinilai bungkam saat disorot publik.
- Safaruddin menegaskan Pemkab Abdya tidak terlibat dalam penunjukan dan ia tidak pernah merekomendasikan pejabat tersebut.
- Ia meminta Pemerintah Aceh melakukan evaluasi objektif agar jabatan strategis pendidikan diisi figur yang berintegritas, kompeten, dan komunikatif.
, Blangpidie — Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) Safaruddin menyatakan, sikap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Cabang Dinas (Kacabdin) Pendidikan Aceh Wilayah Abdya yang belakangan menjadi perhatian publik tidak mencerminkan nilai kepemimpinan yang seharusnya hadir di dunia pendidikan.
Menurut Safaruddin, pemimpin pendidikan semestinya tampil sebagai figur yang mampu membangun komunikasi, membuka ruang dialog, serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat.
“Dunia pendidikan membutuhkan figur yang komunikatif, terbuka, dan berwibawa secara moral maupun intelektual. Sikap bungkam di tengah sorotan publik jelas bukan karakter tokoh pendidikan,” kata Safaruddin, Jumat (6/2/2026).
Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap tata kelola pendidikan menengah di Abdya, Safaruddin juga meluruskan bahwa dirinya tidak pernah merekomendasikan pejabat tersebut untuk menduduki posisi strategis sebagai Kacabdin Pendidikan.
“Saya perlu tegaskan, saya tidak pernah merekomendasikan pejabat yang bersangkutan,” katanya.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Abdya tidak terlibat dalam proses penunjukan Plt Kacabdin Pendidikan Aceh Wilayah Abdya, mengingat kewenangan pendidikan menengah berada di bawah Pemerintah Aceh.
Safaruddin menilai sektor pendidikan menengah memegang peran sangat penting karena menyangkut masa depan generasi daerah dan bangsa. Karena itu, jabatan Kacabdin, menurut dia, tidak semestinya diisi oleh figur yang gagal membangun kepercayaan publik.
“Pendidikan tidak bisa dikelola dengan pendekatan birokratis semata. Ia membutuhkan kepemimpinan yang memahami substansi, mampu berdialog, dan siap mempertanggungjawabkan kebijakan,” ujarnya.
Safaruddin menyebut polemik yang berkembang seharusnya menjadi bahan refleksi serius bagi Pemerintah Aceh dalam menata kepemimpinan sektor pendidikan, khususnya pendidikan menengah yang kini berada di bawah kewenangan provinsi.
Ia menilai, penataan yang tepat akan berdampak langsung pada kualitas layanan pendidikan di daerah.
Safaruddin juga menilai sikap kritis DPRK Abdya serta respons publik merupakan bagian dari kontrol demokratis yang sehat dan patut dihargai.
“Jika pejabat pendidikan gagal membaca aspirasi publik dan menutup diri dari kritik, maka yang terancam bukan hanya tata kelola, tetapi masa depan anak-anak kita,” ujarnya.
Safaruddin berharap Pemerintah Aceh melakukan evaluasi secara objektif dan menempatkan figur yang memiliki integritas, kompetensi, serta keberpihakan nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan.
Ia menegaskan sektor pendidikan tidak boleh menjadi korban akibat kesalahan dalam penempatan pejabat.
“Pendidikan tidak boleh menjadi korban dari kesalahan penempatan pejabat. Ini soal tanggung jawab moral dan sejarah,” kata Safaruddin.[]
